ATR/BPN Layangkan Peluang Kerja Sama Strategis Administrasi Pertanahan dengan Timor Leste

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi membuka peluang kerja sama strategis dengan Timor Leste dalam penguatan kelembagaan dan modernisasi administrasi pertanahan. Inisiatif ini diumumkan dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, di mana kedua negara menjajaki pertukaran praktik terbaik (best practices) guna meningkatkan kapasitas institusional masing-masing. Fokus utama diskusi mencakup aspek regulasi, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data, serta percepatan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi digital yang kini menjadi standar global.

Dalam pertemuan tersebut, Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/BPN, menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk melanjutkan diskusi teknis dan pertukaran pengetahuan. Menurutnya, penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi pertanahan merupakan pilar utama yang harus dibangun bersama. Ia menekankan bahwa kerja sama yang bermakna tidak menuntut keseragaman sistem sejak awal, melainkan berlandaskan pada kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman nyata, dan belajar dari keberhasilan atau kegagalan satu sama lain.

Sistem Pendaftaran Tanah sebagai Fondasi Kepastian Hukum

Pengelolaan data pertanahan menjadi salah satu topik teknis utama yang dibahas. Wamen Ossy memaparkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia merupakan amanat Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yang terbagi menjadi dua komponen inti: pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data. Sistem ini dirancang sebagai fondasi krusial untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan teknis delegasi asing, Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme pendataan sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997, serta klasifikasi hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Harapan Diplomatik dan Kontinuitas Komunikasi

Delegasi Timor Leste dipimpin oleh Paulo Remedios, Wakil Menteri Penguatan Kelembagaan Kementerian Kehakiman, yang hadir didampingi Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia. Remedios menyampaikan apresiasi atas kedalaman penjelasan yang diberikan oleh jajaran ATR/BPN. Meskipun kedua negara memiliki kerangka regulasi yang berbeda, Remedios berharap pengalaman panjang Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan dapat menjadi referensi valid bagi Timor Leste dalam mengembangkan tata kelola agraris mereka. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan, meyakini bahwa pertukaran wawasan ini akan menjadi katalisator bagi pengembangan kerja sama antarkedua negara di sektor pertanahan.