Airlangga Hartarto: BSU 2026 Wajib Lewat Rekening Bank, Kantor Pos Bukan Lagi Jalur Utama

Pemerintah Indonesia resmi mengubah mekanisme penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026, di mana seluruh bantuan wajib disalurkan melalui rekening bank. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skema ini menghapus ketergantungan pada Kantor Pos sebagai jalur utama, sebuah langkah yang sejalan dengan arahan Presiden untuk memperluas kepemilikan rekening bank di kalangan masyarakat.

Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran BSU pada dasarnya dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima. Penggunaan Kantor Pos pada tahun sebelumnya hanya menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. "Tahun ini arahan Bapak Presiden, semua harus punya rekening bank," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis malam (13/11/2026). Dengan perubahan ini, ia memperkirakan bahwa seluruh penyaluran BSU tahun ini akan dilakukan secara penuh melalui sistem perbankan, sehingga distribusi bantuan menjadi lebih terukur dan langsung.

Mekanisme Pencairan dan Ketentuan Tarif BSU 2026

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran bantuan ini dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan, yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000. Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, menyatakan bahwa dana ini dijadwalkan disalurkan pada periode November-Desember 2026. Penerima BSU harus memenuhi persyaratan tertentu, dan mekanisme teknis seperti bank penyalur resmi serta jadwal pencairan spesifik masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait.

Eksklusi Kantor Pos dan Transisi ke Bank Himbara

Perubahan strategi ini menggeser peran PT Pos Indonesia dari penyalur langsung menjadi pihak yang membantu mendorong inklusi keuangan. Sebelumnya, Kantor Pos digunakan untuk menjangkau penerima BSU yang tidak memiliki rekening bank. Namun, kini pemerintah mendorong agar seluruh masyarakat memiliki rekening, sehingga bantuan dapat disalurkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi upah sampai ke tangan pekerja secara lebih efektif dan mengurangi potensi kebocoran, sekaligus mempercepat literasi perbankan di kalangan buruh dan pekerja Indonesia.