5.757 Perusahaan Masuk Radar Pajak Minimum Global 15%, DJP Jelaskan Mekanisme Cegah Erosi Basis Pajak
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Puluhan ribu entitas tersebut telah melaporkan status mereka melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax .
- Secara rinci, terdapat 37 induk dan 1.721 anak usaha dalam negeri yang tercakup, sementara 1.717 induk dan 4.688 anak usaha luar negeri juga masuk dalam radar pajak minimum global ini.
- Penanggung jawab penyuluhan DJP, Inge Diana Rismawanti , menyatakan bahwa seluruh entitas tersebut telah aktif melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui sistem Coretax.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengungkapkan bahwa telah ada 5.757 entitas konstituen yang terdaftar di Indonesia sebagai wajib pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE). Puluhan ribu entitas tersebut telah melaporkan status mereka melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Kepala DJP, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa cakupan pajak minimum global ini ditujukan untuk mencegah race to the bottom serta pengalihan laba dari yurisdiksi berkekuatan pajak rendah (base erosion profit shifting), sekaligus melindungi hak penerimaan negara di tengah ekonomi yang semakin terdistribusi secara digital.
Menurut data DJP, wajib pajak yang tercakup dalam skema ini adalah entitas dalam grup usaha multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta euro dalam sedikitnya dua dari empat tahun fiskal sebelumnya. Secara rinci, terdapat 37 induk dan 1.721 anak usaha dalam negeri yang tercakup, sementara 1.717 induk dan 4.688 anak usaha luar negeri juga masuk dalam radar pajak minimum global ini. Penanggung jawab penyuluhan DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan bahwa seluruh entitas tersebut telah aktif melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui sistem Coretax.
Tiga Mekanisme Pajak Tambahan dalam Aturan GloBE
DJP mengidentifikasi tiga mekanisme pajak tambahan dalam ketentuan pengenaan pajak minimum global di Indonesia. Mekanisme pertama adalah Qualified Domestic Minimum Top-up Tax yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ketentuan ini mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional dengan tarif pajak efektif kurang dari 15%. Jika terdapat grup perusahaan di Indonesia yang tarif efektifnya di bawah 15%, pemerintah dapat menarik pajak tambahannya melalui mekanisme ini. Mekanisme kedua adalah Income Inclusion Rule (IIR) yang juga mulai berlaku pada 1 Januari 2025. IIR berfungsi untuk mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dalam hal entitas anak grup perusahaan memiliki pajak yang tidak cukup. Mekanisme ketiga adalah Undertaxed Payment Rule yang baru mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Implikasi terhadap Kompetisi Tarif Pajak dan Ekonomi Digital
Penerapan pajak minimum global ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi kompetisi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tidak sehat di antara negara-negara. Dengan adanya aturan GloBE, negara dapat mengambil hak dari ekonomi yang semakin terdistribusi secara digital, sehingga memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang proporsional di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Implementasi bertahap dari tiga mekanisme pajak tambahan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk selaras dengan standar perpajakan global dan melindungi basis pajak nasional dari erosi akibat struktur multinasional yang kompleks.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
