Trenggono Tuntut Kepastian Lahan: Budidaya Ikan Harus Masuk Sistem Pangan Nasional
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Bağlam en çok **gıda/ekonomi** ve **ulusal kalkınma/strateji** üzerine kurulu olduğundan, en yakın alaka şu makaledir: 1.
- Diğer makaleler (spor, hırsızlık, yangın, dijitalleşme vb.) bu konuyla hiç ilgisi yoktur.
- Menurut Trenggono, perlakuan hukum terhadap lahan perikanan selama ini sering kali dianggap sama dengan konstruksi bangunan biasa, padahal fungsinya sangat strategis untuk ketahanan pangan .
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, menegaskan secara tegas bahwa aktivitas budidaya ikan adalah bagian integral dari sistem pangan nasional, bukan sekadar pembangunan fisik. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, Trenggono mendesak pemerintah pusat untuk segera menyesuaikan kebijakan status lahan agar pengembangan tambak tidak lagi terhambat regulasi yang mengutamakan proteksi lahan sawah.
Menurut Trenggono, perlakuan hukum terhadap lahan perikanan selama ini sering kali dianggap sama dengan konstruksi bangunan biasa, padahal fungsinya sangat strategis untuk ketahanan pangan. "Ini saya kira perlu penetapan juga karena ini menjadi bagian dari pangan, menurut saya harusnya jangan ditreatment bahwa ini adalah bangunan," ujar Trenggono, menekankan urgensi pengakuan legalitas budidaya perikanan sebagai sektor pangan.
Skala Program Revitalisasi Pantura dan Budidaya Tematik
KKP tengah mengakselerasi dua program utama untuk memperkuat pasokan protein nasional. Pertama adalah revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan total kawasan seluas 14.000 hektare. Kedua, pengembangan 40.000 lokasi budidaya tematik di berbagai desa di seluruh Indonesia, di mana setiap lokasi membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Program ini dirancang untuk menyediakan sumber protein yang melengkapi kebutuhan karbohidrat masyarakat secara berkelanjutan dan merata.
Kendala Regulasi LP2B dan Target Implementasi 2027
Namun, pelaksanaan program ini menghadapi kendala regulasi serius. Sebagian kawasan revitalisasi tambak di Pantura terdampak aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas sekitar 1,94 hektare. Untuk target pelaksanaan tahun 2027, KKP mengidentifikasi kebutuhan 12.000 lokasi dari total target 40.000 lokasi. Dari jumlah tersebut, KKP telah memetakan 6.537 lokasi yang menjadi dasar pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut:
- 84 lokasi berada pada kawasan LP2B;
- 656 lokasi berada pada lahan sawah dilindungi (LSD); dan
- 346 lokasi masuk dalam kawasan lahan baku sawah (LBS).
Trenggono menilai penetapan kebijakan yang mengafirmasi budidaya perikanan sebagai bagian dari sektor pangan akan mempermudah penyelesaian masalah status lahan. "Jadi kalau ini sudah bisa menjadi bagian dari pangan, ya menurut saya harusnya tidak masalah dengan soal lokasi itu," tegasnya. Ia berharap arahan pemerintah segera turun agar revitalisasi Pantura dan budidaya tematik dapat berjalan tanpa hambatan birokratis ke depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Lima Asosiasi Vape Nasional Teken Pakta Integritas: Perketat Usia 21 Tahun dan Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Komitmen Ekologis: RI Suntik US$ 1 Miliar ke TFFF untuk Revitalisasi Hutan Tropis

Bukan Cuma Gaji, Kebiasaan Paylater Gen Z Jadi Biang Kerok Gagal Lolos KPR Akibat Rusak SLIK OJK
