Suket Penyetaraan Gibran Dicabut, Denny Indrayana Ajukan Pencabutan Gugatan di PTUN

Ketegangan hukum terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka akhirnya mencapai titik krusial di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada Kamis (12/11), Denny Indrayana, yang bertindak selaku kuasa hukum penggugat PT Mercy Toga Kirana, secara resmi mengajukan pencabutan gugatan. Langkah ini diambil setelah objek perkara, yakni suket penyetaraan pendidikan tersebut, dinyatakan tidak lagi ada akibat pembatalan dan pencabutan yang telah dilakukan.

Denny menegaskan bahwa pencabutan gugatan ini merupakan konsekuensi logis dari dua fakta hukum yang telah terjadi. Pertama, adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket penyetaraan Gibran melalui kasasi Abang Subhan. Putusan tersebut telah dipublikasikan di situs resmi MA sejak 30 Oktober, dan salinan resminya telah diterima tim kuasa hukum pada 10 November. Kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat telah secara administratif mencabut suket tersebut, sebuah fakta yang telah dibuktikan langsung di hadapan majelis hakim.

Penolakan Tergugat Intervensi dan Sengketa Prosedural

Meskipun penggugat telah menyatakan mundur, proses hukum tidak serta-merta berakhir. Pihak Tergugat Intervensi, yang diwakili oleh kuasa hukum Muhammad Rullyandi, justru menolak pencabutan tersebut dan meminta persidangan untuk tetap dilanjutkan. Sikap ini memicu perdebatan di ruang sidang, yang berujung pada keputusan majelis hakim untuk bermusyawarah guna menentukan kelanjutan perkara. Sidang kemudian diskors hingga pukul 14.30 WIB untuk memberikan waktu bagi hakim dalam mempertimbangkan posisi hukum masing-masing pihak terkait keberlanjutan proses pemeriksaan.

Implikasi Hukum dan Penegasian Kuasa Hukum

Usai jeda sidang, Denny Indrayana menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap upaya pihak Tergugat Intervensi untuk meneruskan persidangan. Ia mempertanyakan dasar hukum dari permintaan tersebut mengingat objek sengketa telah hilang secara yuridis. "Sudah tidak ada ini secara hukum barang ini. Apa lagi yang mau diteruskan? Aneh bin ajaib. Jadi logika-logika yang bermain-main begini tolong dihentikanlah," tegas Denny. Sebelumnya, petitum gugatan PT Mercy Toga Kirana menuntut PTUN untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen. Kini, dengan dicabutnya suket tersebut, substansi gugatan tersebut menjadi moot atau tidak relevan untuk diputus lebih lanjut.