Putusan MA Final: Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran, Yusril: Batal Secara Hukum
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Putusan tersebut secara sah memenangkan gugatan Subhan Palal , sehingga dasar hukum bagi keberlakuan surat penyetaraan yang diterbitkan pada tahun 2019 itu resmi lenyap.
- Langkah ini sejalan dengan proses konstitusional yang sedang berjalan, di mana Gibran menyerahkan surat mundur dari jabatannya.
- Pencabutan ini diformalkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bernomor 206 Tahun 2026, yang secara spesifik mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Jakarta, CNBC Indonesia โ Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan eksekusi langsung dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut secara sah memenangkan gugatan Subhan Palal, sehingga dasar hukum bagi keberlakuan surat penyetaraan yang diterbitkan pada tahun 2019 itu resmi lenyap. Langkah ini sejalan dengan proses konstitusional yang sedang berjalan, di mana Gibran menyerahkan surat mundur dari jabatannya.
Pencabutan ini diformalkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bernomor 206 Tahun 2026, yang secara spesifik mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut administratif dari amar putusan MA yang membatalkan dokumen tersebut.
Pencabutan sebagai Kewajiban Konstitusional, Bukan Sekadar Teknis
Yusril menjelaskan bahwa langkah ini bukan sekadar tindakan kebetulan atau administratif biasa, melainkan manifestasi dari kewajiban konstitusional pejabat pemerintahan untuk mematuhi hukum. Ia merujuk pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dengan dicabutnya surat tersebut, secara hukum, penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.
Matinya Upaya Hukum Lanjutan: Pejabat TUN Gagal Akses Peninjauan Kembali
Salah satu aspek krusial yang digarisbawahi Yusril adalah tidak tersedianya lagi 'jalan darurat' hukum untuk mempertahankan status ijazah tersebut. Menurutnya, dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hanyalah milik pihak penggugat, bukan tergugat. Hal ini dikonfirmasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
- Dasar Hukum TUN: Pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat dalam perkara TUN secara legal kehilangan hak untuk mengajukan PK.
- Status Putusan: Putusan kasasi MA yang membatalkan suket penyetaraan telah bersifat final dan mengikat.
- Implikasi Langsung: Tidak ada lagi ruang bagi institusi negara atau pejabat terkait untuk memperkarakan ulang atau mempertahankan dokumen tersebut melalui mekanisme hukum apa pun.
Dengan demikian, proses hukum terkait polemik ijazah ini telah mencapai titik akhir dari perspektif yudisial. Bagi Yusril, kepatuhan pemerintah pusat untuk mengeksekusi putusan MA tanpa penundaan lebih lanjut merupakan bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum, di mana tidak ada lagi celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk mempertahankan dokumen yang telah dibatalkan secara definitif oleh yudisial tertinggi. Sementara itu, Pimpinan MPR bergerak cepat mengantisipasi dampak politik dari situasi ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
