Presiden Maladewa Muizzu Tetapkan Larangan Permanen bagi Pemegang Paspor Israel

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menegaskan posisi tegas negaranya dengan mengumumkan larangan masuk tanpa syarat bagi seluruh pemegang paspor Israel. Penegasan ini disampaikan melalui rancangan undang-undang keimigrasian baru yang sedang disiapkan pemerintah, menandai eskalasi kebijakan diplomatik Maladewa yang kini tidak lagi bergantung pada kondisi geopolitik masa depan.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin, Muizzu menjelaskan bahwa rancangan aturan terbaru ini menghapus klausul pembatasan waktu yang ada dalam usulan sebelumnya. Jika sebelumnya larangan tersebut hanya berlaku hingga Israel mengakhiri apa yang disebut sebagai tindakan genosida terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023, kini larangan tersebut berlaku permanen. Muizzu menyatakan bahwa mengizinkan masuknya warga negara Israel ke Maladewa tidak dapat dibenarkan secara moral dan politik.

Perubahan Paradigma Kebijakan Imigrasi

Langkah ini merupakan evolusi dari kebijakan yang pertama kali diberlakukan pada April 2025. Saat itu, Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disetujui parlemen sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan penolakan terhadap operasi militer di Gaza. Kini, dengan penghapusan syarat 'akhir genosida', Maladewa mengunci posisi menolak kehadiran Israel secara absolut. Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap Palestina sebagai genosida, sebuah label yang memperkuat justifikasi hukum dan moral di balik larangan tersebut.

Dukungan Konsisten atas Hak Palestina

Kebijakan ini mencerminkan konsistensi pemerintah Maladewa dalam mendukung perjuangan Palestina di panggung internasional. Melalui berbagai forum dan jalur hukum, Maladewa terus menyuarakan dukungan penuh terhadap pembentukan negara Palestina merdeka. Prinsip yang dipegang teguh adalah pembentukan negara tersebut berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi PBB. Keputusan ini menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar simpati sesaat, melainkan bagian integral dari identitas diplomatik dan nilai kemanusiaan Maladewa.