Prabowo Apresiasi Gibran: Kunjungi 35 Provinsi dan 303 Titik Proyek dalam 2 Tahun

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas dedikasi dan kontribusinya dalam dua tahun masa kepemimpinan. Pujian ini disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), di mana Prabowo menyatakan bahwa Gibran telah banyak membantunya sejak fase kampanye hingga implementasi program nyata untuk rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa pembagian tugas dalam kabinet dan struktur pemerintahan dirancang agar ia dapat fokus pada perumusan kebijakan makro di tingkat pusat. Sementara itu, Gibran diberi mandat untuk turun langsung ke daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memastikan jalannya program pemerintah berjalan dengan baik. “Pembagian tugas tersebut saya yang mengatur,” ujar Prabowo, menekankan bahwa sinergi keduanya telah menghasilkan capaian signifikan yang terukur.

Validasi Kinerja Lapangan: 35 Provinsi dan 303 Titik Proyek

Sebagai bukti konkret dari kerja keras Wakil Presiden, Prabowo membeberkan data statistik kunjungan Gibran selama dua tahun terakhir. Kinerja lapangan ini menjadi kunci dalam pengawasan program pemerintah yang masif. Menurut data yang disampaikan oleh Presiden, cakupan pengawasan terbagi menjadi tiga fokus utama:

• Kunjungan ke seluruh 35 provinsi di Indonesia.
• Peninjauan mendalam ke 149 kabupaten/kota.
• Pengecekan dan validasi di 303 titik proyek-proyek pemerintah.

Angka-angka ini, menurut Prabowo, mencerminkan dedikasi tinggi serta komitmen penuh Gibran dalam menjalankan amanah konstitusional. Proses verifikasi lapangan ini dianggap krusial untuk memastikan efisiensi anggaran dan dampak langsung program kepada masyarakat di tingkat akar rumput.

Fokus Kebijakan Pusat di Tengah Ketidakpastian Global

Prabowo menjelaskan bahwa fokusnya pada perbaikan regulasi nasional didorong oleh kondisi geopolitik yang kompleks. Situasi global yang penuh ketidakpastian, konflik, dan peperangan—terkhusus dampak perang di Timur Tengah—mengancam stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo memilih untuk menata sistem ekonomi agar kembali selaras dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan 34, serta menertibkan penyelewengan di berbagai bidang. Dengan delegasi pengawasan lapangan ke Gibran, Prabowo merasa terbantu sehingga dapat mengonsentrasikan energi pada arsitektur kebijakan nasional yang lebih kuat dan efisien.