MUI Resmi Tetapkan Vape Haram: Fatwa Nomor 131/2026 Larang Produksi hingga Perdagangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape melalui penerbitan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketetapan ini, yang ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub pada 6 November 2026 di Jakarta, tidak hanya melarang konsumsi, tetapi juga mencakup aktivitas produksi serta perdagangan perangkat tersebut. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak serius vape terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.

Dalam dokumen resminya, MUI mendefinisikan rokok elektrik (REL) sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol. MUI menegaskan bahwa nikotin bersifat adiktif dan memiliki efek farmakologis negatif terhadap sistem saraf. Berdasarkan prinsip sadd al dzariah (menutup jalan menuju kemungkaran), MUI menetapkan tiga ketentuan hukum utama: pertama, penggunaan vape hukumnya haram; kedua, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram; dan ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape hukumnya haram.

Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah dan Lembaga Terkait

Menyikapi ancaman kesehatan dan sosial tersebut, MUI menyampaikan 12 rekomendasi komprehensif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Rekomendasi ini mencakup desakan kepada Presiden dan DPR untuk segera menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya. Selain itu, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan berbasis perlindungan kesehatan, sementara BPOM diperintahkan memperketat pengawasan produk dan memperkuat koordinasi dengan BNN. Kementerian Perindustrian juga diminta mengevaluasi izin industri vape, dan aparat penegak hukum didorong untuk menindak tegas peredaran narkotika melalui perangkat vape. MUI mengimbau masyarakat dan organisasi Islam untuk aktif melakukan edukasi bahaya vape, khususnya dalam melindungi anak-anak dan remaja dari paparan nikotin.

Dimensi Kesehatan dan Klarifikasi Status Hukum

Penetapan ini sejalan dengan temuan kesehatan global. Publikasi WHO pada 12 Mei 2026 dan penjelasan CDC menyatakan bahwa aerosol vape mengandung partikel halus, logam berat, dan senyawa organik volatil yang berbahaya, bukan sekadar uap air. Paparan nikotin juga dapat mengganggu perkembangan otak pada kelompok usia muda. Namun, MUI menegaskan bahwa fatwa ini merupakan ketetapan hukum keagamaan, bukan larangan hukum negara yang otomatis berlaku. Implementasi sanksi hukum masih menunggu proses legislasi oleh pemerintah dan DPR, sehingga masyarakat perlu membedakan antara kewajiban moral-agama dan konsekuensi hukum negara.