Menlu Jumhur Hidyat di COP31 Tekankan Keadilan Ekonomi dalam Transisi Energi Bersih untuk Kelompok Rentan

Upaya percepatan transisi energi bersih di Indonesia kini tidak lagi semata bertumpu pada target penurunan emisi karbon, melainkan juga pada dimensi keadilan sosial. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidyat menegaskan komitmen pemerintah dalam menyisipkan prinsip inklusivitas sebagai pilar utama kebijakan iklim. Fokus utamanya adalah memastikan kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, dan komunitas pesisir, tidak tertinggal di tengah transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Pernyataan tegas ini disampaikan Jumhur dalam acara Ministrial Dialogue bertajuk "Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway" pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Turki, yang berlangsung pada Senin (9/11).

Jumhur memberikan peringatan keras terhadap kesenjangan antara target lingkungan dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. "Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan," tegasnya dalam keterangan resmi Selasa (10/11). Ia menekankan bahwa transisi energi bersih harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja layak dan perluasan akses energi bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti perlindungan hutan, pemulihan gambut, dan pengelolaan lahan berkelanjutan tidak hanya berfungsi menekan emisi, tetapi juga menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

Integrasi Ketahanan Iklim ke dalam Perencanaan Nasional

Untuk mewujudkan visi tersebut, Jumhur menjelaskan bahwa ketahanan iklim harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Ini mencakup tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi. Risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim kini wajib menjadi pertimbangan krusial dalam pengambilan keputusan lintas sektor, mulai dari tata ruang, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan air dan kesehatan masyarakat. "Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur. Pernyataan ini menegaskan pergeseran paradigma dari penanganan iklim sebagai tugas satu arah menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif warga.

Aksi Nyata di Tingkat Lokal melalui Program Kampung Iklim

Di tingkat eksekusi lokal, Jumhur menyoroti pentingnya menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menunjuk pada Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai instrumen kunci yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kebijakan adaptasi, menurutnya, tidak boleh berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan umum. Pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa dinilai vital untuk mempercepat aksi iklim, mengingat perubahan iklim merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi terarah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan prosperitas bersama.