Komite Hukum FFI Tegaskan Wacana KLB Wajib Akui Mekanisme AD/ART Resmi

Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) memberikan penegasan tegas bahwa setiap aspirasi organisasi, termasuk wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), harus dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya diskursus publik terkait KLB di lingkungan futsal Indonesia. Menurut Deny Susanto, Ketua Komite Hukum FFI, AD/ART merupakan kesepakatan bersama yang disahkan pada 12 Mei 2026, sehingga seluruh anggota wajib menghormati dan menjalankannya tanpa excepti.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa

Secara yuridis, mekanisme KLB diatur secara spesifik dalam ART Pasal 31 ayat (2) huruf c. FFI menjelaskan bahwa KLB hanya dapat dilaksanakan dalam dua kondisi utama: pertama, atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif; atau kedua, berdasarkan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga anggota FFI yang memiliki hak suara. Kelompok anggota dengan hak suara ini mencakup Asosiasi Futsal Provinsi serta Klub Futsal Profesional yang memenuhi kriteria AD/ART. Proses inisiasi harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan mencantumkan agenda spesifik sesuai kewenangan KLB sebelum diverifikasi oleh federasi.

Panggilan untuk Menjaga Ketertiban Organisasi

Menutup keterangannya, Deny Susanto mengajak seluruh elemen futsal untuk menghindari cara-cara inkonstitusional di luar jalur resmi demi menjaga stabilitas kelembagaan. "Kami menghormati setiap aspirasi anggota, namun kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah... demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," tegasnya. Penegasan ini menegaskan posisi FFI sebagai organisasi independen yang menaungi pembinaan tim nasional, penyelenggaraan kompetisi, dan pengembangan futsal di seluruh provinsi Indonesia.