Kemendikdasmen Resmikan Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran, Yusril: Putusan MA Sudah Final

Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), secara resmi membenarkan terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 206 Tahun 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka. Langkah strategis ini diambil oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang terbit pada 6 Agustus 2019. Pernyataan ini disampaikan Abdul Mu'ti saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Kamis, menandai dimulainya proses eksekusi administratif atas putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

Dokumen resmi yang ditandatangani oleh Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Muttaqin, pada Senin (11/11) tidak hanya sekadar menghapus status penyetaraan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kuat. Melalui SK tersebut, pihak kementerian menyatakan menarik seluruh surat keterangan yang berada di tangan pihak manapun serta menegaskan bahwa dokumen lama tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum (erga omnes). Ini menandakan bahwa legitimasi administratif terkait riwayat pendidikan Gibran dianggap gugur secara mutlak di mata instansi pendidikan negara.

Yusril Ihza Mahendra: Pencabutan adalah Konsekuensi Hukum

Pencabutan dokumen ini dipandang oleh Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum,HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), sebagai pelaksanaan langsung dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal. Yusril menegaskan bahwa SK Dirjen Dikmen Diksus Nomor 206 Tahun 2026 adalah instrumen hukum yang sah untuk mengeksekusi perintah pengadilan. "Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta. Pandangan ini menegaskan bahwa negara sedang mematuhi asas kepastian hukum di mana putusan pengadilan yang telah inkrah wajib dilaksanakan tanpa hambatan birokrasi.

Dasar Hukum dan Tuntasan Upaya Hukum

Yusril menambahkan bahwa tindakan ini bukan sekadar urusan administratif biasa, melainkan merupakan kewajiban konstitusional pejabat pemerintahan untuk menaati amar putusan pengadilan. Hal ini selaras dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan dilakukannya pencabutan tersebut, jalur hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan lama dinyatakan tertutup. "Tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus," tegas Yusril. Implikasinya, status hukum pendidikan Gibran kini berada pada posisi yang sepenuhnya tunduk pada keputusan yudisial tertinggi di Indonesia.

• Pencabutan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 oleh SK Dirjen Dikmen Diksus Nomor 206 Tahun 2026.
• Dokumen lama dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).
• Langkah ini merupakan eksekusi dari putusan Mahkamah Agung atas gugatan Subhan Palal.
• Dasar hukum pelaksanaan: UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (6).