Jepang Setujui Pengurangan 31 Kursi DPR untuk Antisipasi Penurunan Populasi

Koalisi pemerintah Jepang yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama mitranya Japan Innovation Party (JIP) dan partai oposisi utama Democratic Party for the People resmi mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk memangkas 31 kursi di Majelis Rendah Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah strategis ini merupakan hasil kompromi politik yang krusial setelah negosiasi intensif, mengubah usulan awal pemangkasan 45 kursi menjadi angka yang lebih moderat demi memastikan disahkannya reformasi struktural parlemen sebelum masa sidang berakhir pada pertengahan Desember.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan demografi Jepang yang berubah drastis. Pengurangan jumlah kursi dihitung berdasarkan proyeksi penurunan populasi sebesar 6,7 persen antara tahun 2015 hingga 2030, yang berdampak langsung pada total anggota Majelis Rendah saat ini, yaitu 465 orang. Selain pemangkasan total kursi, RUU ini juga merombak formula distribusi kursi untuk memberikan keuntungan komparatif bagi partai-partai kecil, sekaligus mengintegrasikan dua blok perwakilan proporsional di wilayah Jepang bagian barat. Perubahan ini akan mengurangi jumlah blok representasi dari 11 blok menjadi blok yang lebih terintegrasi untuk efisiensi alokasi kursi.

Kompromi Politik dan Dampak pada Sistem Perwakilan

Dukungan tripartit ini diprediksi mampu mengunci pengesahan di Majelis Tinggi, lembaga legislatif berkekuatan lebih rendah yang saat ini tidak dikuasai mayoritas oleh kubu pemerintah. Meskipun JIP sebelumnya mendesak pemangkasan hingga 45 kursi yang seluruhnya berasal dari alokasi perwakilan proporsional, usulan tersebut sebelumnya ditolak oleh beberapa partai oposisi karena khawatir berdampak pada para anggota yang terpilih melalui sistem proporsional dengan alokasi 176 kursi. Proses pembahasan sempat mengalami kemacetan akibat boikot partai oposisi pada masa sidang musim panas lalu, namun kesepakatan terbaru ini membuka jalan bagi normalisasi proses legislasi.

Reformasi Ambang Batas Suara dan Implementasi 2027

RUU ini membawa perubahan teknis signifikan pada mekanisme pemilu dengan menaikkan ambang batas perolehan suara bagi kandidat yang kalah dalam pemilihan daerah pemilihan beranggota tunggal (single-member district). Ambang batas untuk tetap memperoleh kursi melalui daftar proporsional dinaikkan dari sepersepuluh menjadi seperenam dari total suara sah di daerah pemilihan terkait. Setelah disahkan, kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2027. Implementasi tersebut akan berjalan seiring dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik yang diperkirakan akan diajukan ke parlemen pada tahun depan, menandai era baru tata kelola demokrasi Jepang yang lebih adaptif terhadap realitas populasi nasional.