Jabar Tegas Larang ASN Gunakan Vape: Cegah Narkotika dan Tegakkan Etika Kerja

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menyiapkan aturan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini bertujuan ganda: melindungi kesehatan pegawai serta menutup celah penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran narkotika. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok dan menciptakan ekosistem kerja yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa rencana surat edaran terkait larangan tersebut kini tengah diproses secara intensif. Ia menegaskan bahwa larangan ini akan mengikat seluruh elemen kepegawaian di lingkungan Pemprov Jabar, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN tanpa terkecuali. "Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan," ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung. Selain regulasi, akan diiringi sosialisasi masif melalui media publikasi seperti selebaran bertajuk "ASN Jawa Barat Tanpa Vape".

Fokus Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Dedi menjelaskan bahwa pertimbangan utama pelarangan ini tidak semata-mata berkaitan dengan risiko gangguan kesehatan konvensional, melainkan juga melihat celah kerawanan pada perangkat vape yang berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi atau mengedarkan zat terlarang. Hal ini dinilai dapat merusak kedisiplinan sekaligus keteladanan aparatur negara. "Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja," tuturnya. Dengan pendekatan ini, Pemprov Jabar berharap dapat memfilter bahaya siber-kimia yang menyelinap melalui teknologi rokok elektrik.

Pematangan Rincian Teknis dan Mekanisme Sanksi Berjenjang

Saat ini, BKD bersama Biro Hukum Pemprov Jabar tengah mematangkan rincian teknis, khususnya menyangkut batas cakupan larangan. Bahasan lintas biro ini mencakup apakah larangan hanya berlaku di lingkungan kerja atau mengikat secara keseluruhan di luar kedinasan, serta mekanisme penanganan pelanggaran. Terkait sanksi, Dedi menegaskan bahwa penindakan tidak serta-merta langsung berujung pada hukuman disiplin, melainkan ditangani secara berjenjang melalui pembinaan oleh masing-masing perangkat daerah. Proses ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan keadilan dan efektivitas pengawasan terhadap seluruh status kepegawaian.