HKN 2026: Peneliti TII Dorong Kebijakan Kesehatan Inklusif untuk Kelompok Rentan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Melalui tema "Sehat untuk Semua", ia mendorong evaluasi mendalam terhadap pemerataan layanan demi memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam akses kesehatan.
- Natasya merekomendasikan penguatan fasilitas di wilayah rawan bencana serta penyediaan layanan kesehatan bergerak dan kunjungan rumah.
- Langkah ini krusial untuk mengatasi keterbatasan mobilitas warga di daerah terpencil yang sulit mengakses fasilitas kesehatan tetap.
Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial dari The Indonesian Institute (TII), menegaskan bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026 harus menjadi katalisator penguatan kebijakan kesehatan yang inklusif. Melalui tema "Sehat untuk Semua", ia mendorong evaluasi mendalam terhadap pemerataan layanan demi memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam akses kesehatan. Penilaian ini disampaikan menyusul pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 11 November 2026 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Padang, Sumatera Barat, yang seharusnya menjadi pintu refleksi pembangunan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat.
Natasya menekankan bahwa ekspansi layanan saja tidak cukup; sistem harus mampu menjangkau lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga terpencil dengan pendekatan yang sesuai karakteristik wilayah. Ia menyoroti bahwa program CKG yang berbasis teknologi digital berpotensi mengalienasi kelompok yang tidak melek digital atau tidak memiliki dokumen identitas lengkap, sehingga menuntut adanya mekanisme pendampingan fisik yang lebih komprehensif.
Menjawab Kompleksitas Krisis Iklim dan Hambatan Akses
Di tengah dampak krisis iklim yang meningkatkan risiko kesehatan, seperti akibat kebakaran hutan dan lahan, kebijakan kesehatan harus adaptif terhadap variabel geografis, gender, dan sosial-ekonomi. Natasya merekomendasikan penguatan fasilitas di wilayah rawan bencana serta penyediaan layanan kesehatan bergerak dan kunjungan rumah. Langkah ini krusial untuk mengatasi keterbatasan mobilitas warga di daerah terpencil yang sulit mengakses fasilitas kesehatan tetap.
Keterlibatan Masyarakat dan Refleksi Kebijakan
Strategi kesehatan inklusif memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Sebagai penutup, Natasya menyatakan, "Pada akhirnya perayaan HKN ini harus menjadi pintu refleksi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, gender, usia, status disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi." Pendekatan lokal dalam edukasi dan keterlibatan kelompok rentan menjadi kunci keberhasilan transformasi layanan kesehatan nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Strategi Dekarbonisasi Pupuk Indonesia: Target Turunkan Emisi 45% pada 2035 dengan Inovasi Blue Ammonia

Laba Vale Indonesia (INCO) Melonjak 182% Menjadi US$147 Juta, Didorong Volume Pengiriman Nikel Matte

Gus Ipul Jalinkan 8 Pesan Moral saat Melantik 2.394 Guru Sekolah Rakyat Berstatus PPPK
