Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres ke MPR, Dikawal Ahmad Muzani

Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) siang. Kedatangan Wakil Presiden tersebut sempat menarik perhatian media dengan penampilan formal menggunakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, serta membawa sebuah map putih saat tiba sekitar pukul 11.15 WIB. Meskipun tidak memberikan keterangan langsung kepada wartawan di lobi, momen ini menjadi puncak dari dinamika politik yang intens selama beberapa hari terakhir.

Proses penyerahan dokumen ini diabadikan oleh jurnalis saat Gibran keluar dari ruang tunggu pimpinan MPR sekitar pukul 11.37 WIB, didampingi oleh Ketua DPR Ahmad Muzani. Dalam pernyataannya setelah Gibran meninggalkan area, Muzani mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan sebelumnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Muzani menandai bahwa proses ini telah melibatkan pimpinan tertinggi lembaga legislatif dan eksekutif secara koordinatif.

Konteks Rapat Komisi III dan Isu Penyadapan

Kepastian hadirnya Gibran di MPR sudah diketahui lebih awal oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang mengungkap informasi tersebut di tengah rapat dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Saat itu, Habiburokhman menyebutkan, "Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya pak," sebuah pernyataan yang mengagetkan peserta rapat, termasuk Benny K Harman yang sedang menanyakan kasus penyadapan Presiden Prabowo yang diduga melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebagai tindak lanjut, rapat Komisi III yang sedang berjalan diputuskan untuk ditutup lebih awal pada pukul 10.04 WIB agar para pimpinan komisi dapat mengikuti rapat pimpinan DPR terkait perkembangan baru ini.

Ajakan Hak Menyatakan Pendapat dan Polemik Ijazah

Langkah pengunduran diri ini beriringan dengan proses legislasi yang tengah berlangsung, di mana Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya memimpin rapat terbatas untuk menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR perwakilan delapan fraksi. Usulan ini ditujukan secara spesifik terhadap Gibran, yang terjerat dalam polemik keabsahan dokumen ijazah SMA sederajat yang menjadi syarat pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024. Secara detail, komposisi 120 pengusul HMP tersebut terdiri dari berbagai fraksi, dengan PDIP menyumbang 14 orang dalam daftar tersebut. Kejadian ini menegaskan betapa kompleksnya situasi konstitusional dan politik yang melatarbelakangi pengunduran diri Gibran pada siang hari itu.