Emil Dardak Klarifikasi: Belanja Pegawai Daerah Bukan Boros, Melainkan Investasi Layanan Publik

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan bahwa anggapan belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) sebagai bentuk pemborosan anggaran adalah keliru. Dalam pemaparannya di acara Senator Menyapa episode kedua di Jakarta pada Kamis (12/11), Emil menjelaskan bahwa mayoritas pegawai di daerah bukan birokrat administratif, melainkan tenaga kesehatan dan guru yang bertugas melayani masyarakat di pelosok. Ia menekankan bahwa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja ini sama dengan mengabaikan layanan dasar seperti kesehatan gratis di puskesmas dan pendidikan di desa-desa tertinggal.

Emil mengkritisi pandangan umum yang menyamakan belanja operasional dengan pengeluaran untuk kenyamanan aparatur atau pembangunan fisik semata. Menurutnya, kesehatan dan pendidikan warga merupakan inti dari operasional daerah yang sering kali disalahpahami. "Kita tidak mau membangun negeri ini hanya dengan beton, dengan aspal, Tapi kita menyehatkan warga kita dan mendidik warga kita. Itu kategorinya belanja operasional! Ini yang membingungkan," ujar Emil. Penjelasan ini bertujuan meluruskan persepsi publik yang menilai pengurangan belanja pegawai sebagai solusi efisiensi, padahal dampaknya justru fatal bagi akses pelayanan dasar di wilayah-wilayah terpencil.

Disparitas Fiskal dan Tantangan PAD

Selain meluruskan isu belanja pegawai, Emil juga menyoroti ketidakadilan struktural dalam kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah. Ia menjelaskan bahwa karakter wilayah perkotaan dan pedesaan menghasilkan potensi pajak yang sangat berbeda. Daerah dengan banyak kawasan industri, misalnya, tidak selalu mendapat manfaat penuh dari aktivitas ekonomi tersebut karena Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi hak pemerintah pusat. Sementara itu, daerah perkotaan lebih diuntungkan dari pajak restoran, hotel, dan hiburan. "Tidak semua daerah itu kondisi PAD-nya sama. Sedangkan tantangan mereka itu juga relatif, mereka dituntut kewenangannya itu berdasarkan undang-undang kan sama," kata Emil. Hal ini menciptakan kesenjangan di mana daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap memiliki kewajiban hukum yang sama untuk menyediakan layanan dasar.

Dampak Kebijakan Transfer ke Daerah

Menyikapi disparitas tersebut, Emil menilai bahwa perbedaan kapasitas fiskal ini harus menjadi pertimbangan krusial dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional, TKD bertujuan menopang pemerataan pembangunan dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang memadai, terlepas dari lokasi geografisnya. Forum Senator Menyapa yang mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal" ini menjadi ruang strategis bagi DPD RI bersama pemerintah, akademisi, dan kepala daerah untuk mengevaluasi efektivitas distribusi anggaran. Penekanan pada keadilan fiskal ini menjadi penting untuk mencegah stagnasi pelayanan publik di daerah-daerah yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki kebutuhan sosial yang setara dengan daerah maju.