DPRD NTB Tekan AMNT: Investasi Rp90 Triliun untuk Belt Conveyor Wajib Gerakkan Ekonomi Rakyat
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Fakhruddin mengungkapkan bahwa pada sejumlah kegiatan reses, masyarakat telah menyuarakan harapan agar proyek ini segera terealisasi dengan prioritas pada keterlibatan putra-putri daerah.
- "Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa.
- Keterlibatan UMKM: Memperkuat rantai pasok dengan melibatkan pelaku usaha lokal , terutama UMKM, di sektor transportasi, katering, logistik, akomodasi, dan konstruksi.
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakhruddin Rob, menegaskan bahwa investasi pembangunan belt conveyor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) senilai Rp90 triliun harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur strategis sepanjang 62 kilometer yang menghubungkan tambang Dodo-Rinti di Kabupaten Sumbawa dengan fasilitas pengolahan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat ini dituntut untuk tidak hanya menghidupkan industri tambang, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi rakyat lokal.
Fakhruddin mengungkapkan bahwa pada sejumlah kegiatan reses, masyarakat telah menyuarakan harapan agar proyek ini segera terealisasi dengan prioritas pada keterlibatan putra-putri daerah. "Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya mengharapkan kesempatan yang adil untuk bekerja dan berusaha di tanah kelahirannya sendiri," tegas legislator dari daerah pemilihan Sumbawa dan Sumbawa Barat tersebut dalam keterangannya di Mataram.
Lima Agenda Strategis untuk Maksimalisasi Manfaat Investasi
Dalam keterangan tertulisnya, Fakhruddin merumuskan lima agenda utama yang harus diperhatikan perusahaan dan pemerintah daerah agar investasi miliaran rupiah tersebut memberikan efek berganda.
- Absorpsi Tenaga Kerja: Melakukan pemetaan kebutuhan pekerja, membuka informasi lowongan secara transparan, serta menyediakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar SDM lokal memenuhi kualifikasi posisi tertentu.
- Keterlibatan UMKM: Memperkuat rantai pasok dengan melibatkan pelaku usaha lokal, terutama UMKM, di sektor transportasi, katering, logistik, akomodasi, dan konstruksi.
- Pemberdayaan Ekonomi Produktif: Mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, dan kesehatan guna menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan di pedesaan.
- Peta Jalan Terukur: Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyusun target manfaat investasi yang jelas, mencakup penyerapan tenaga kerja, keterlibatan pengusaha daerah, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
- Perlindungan Hak & Lingkungan: Memastikan kepastian penyelesaian sengketa lahan, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan dan penanganan dampak sosial secara komprehensif.
Pengawasan DPRD dan Keseimbangan Investasi-Pemerintahan
Fakhruddin menekankan bahwa dukungan terhadap iklim investasi yang kondusif harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga aktif mengawal komitmen investasi melalui program yang dapat dievaluasi secara berkala. "Perusahaan membutuhkan stabilitas, sementara masyarakat membutuhkan kepastian pekerjaan dan manfaat ekonomi. Kita ingin investasi ini melahirkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan desa-desa yang lebih produktif," ujarnya menutup pernyataan. DPRD NTB berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi guna memastikan keseimbangan antara kepentingan korporasi AMNT dan kebutuhan warga Sumbawa.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Wali Kota Medan Rico Waas Dorong Sinergi Brimob Sumut Perkuat Kamtibmas Hadapi Ancaman Siber

Pemkab Aceh Barat Percepat Pendataan Sertifikat 29 KK Korban Bencana untuk Realisasi Hunian Tetap

Sinergi Lapas Karawang dan Kodim 0604 Panen Raya 6 Ton Jagung dari Lahan Garapan Warga Binaan
