Diplomasi Hijau RI: Kemenhut Bawa Inovasi Pemadaman Karhutla ke KTT ASEAN dan COP31

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa paket solusi komprehensif pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dua forum strategis, yaitu KTT ASEAN ke-49 di Manila dan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Turki. Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, menegaskan bahwa langkah diplomasi aktif ini ditopang oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman di dalam negeri, ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar, hingga inovasi pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem berskala masif.

Di COP31, Indonesia memaparkan pendekatan terpadu pengendalian karhutla yang mengintegrasikan upaya pemadaman, pencegahan kebakaran, inovasi teknologi pemantauan satelit, serta percepatan reforestasi untuk mengimbangi emisi akibat kebakaran hutan di tengah tantangan fenomena El Nino. Upaya ini secara langsung diintegrasikan untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi sektor kehutanan (Indonesia's FOLU Net Sink) 2030 melalui perlindungan hutan, restorasi gambut, dan rehabilitasi mangrove.

Percepatan Ratifikasi Pusat Koordinasi Lintas Batas ASEAN

Dalam KTT ASEAN ke-49, Indonesia mengambil peran sentral dengan membawa agenda percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC). Pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas ini telah memiliki sekretariat di Jakarta, namun memerlukan ratifikasi dari minimal enam negara anggota agar dapat beroperasi secara penuh. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, hingga saat ini baru Vietnam yang telah menyelesaikan ketentuan ratifikasi tersebut, sehingga kehadiran Indonesia sangat krusial untuk mengakselerasi proses ini.

Optimalisasi Kerja Sama Ekonomi Hijau dan Penegakan Hukum

ACCTHPC dirancang untuk memperkuat pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang telah berlaku sejak 2003 melalui mandat operasional pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas (hotspot), serta protokol respons lintas batas. Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kemenhut juga mendorong skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satgas Inovasi Pemfiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31, yang meliputi kerja sama ekonomi hijau, sinergi pengelolaan gambut lintas benua, dan penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab secara bilateral.