Digitalisasi Pengawasan: Ombudsman RI Perkuat Keterbukaan Data Publik Lewat Dashboard Interaktif

Ombudsman RI menegaskan komitmen dalam memperluas jangkauan pengawasan pelayanan publik melalui penguatan keterbukaan informasi. Dalam forum Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Anggota Ombudsman RI Partono menekankan bahwa akses data yang inklusif menjadi fondasi utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal kinerja institusi negara, bukan sekadar formalitas administratif.

Partono menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2026, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman RI telah berhasil memproses 142 permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian di bawah 10 hari kerja. Efisiensi waktu ini didukung oleh inovasi digital berupa Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat di platform data.ombudsman.go.id. Fitur ini dirancang untuk menyediakan visualisasi data interaktif yang dapat diakses secara real-time oleh publik, akademisi, dan media, sehingga memudahkan pelacakan tren laporan dan evaluasi layanan secara mandiri.

Mekanisme Digitalisasi Data dan Evaluasi Independen

Dalam sesi uji publik yang juga diikuti Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, strategi digitalisasi tersebut diuji ketat oleh tiga panelis independen. Panelis terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Arman Fauzi, mantan Ketua KIP 2016-2017 John Freshly, serta Peneliti Institut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata. Kehadiran panelis lintas sektor ini menyoroti pentingnya transparansi data pengawasan sebagai bahan evaluasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Konteks Nasional: Kepatuhan 385 Badan Publik terhadap UU Informasi

Uji publik ini merupakan bagian dari agenda tahunan Komisi Informasi Pusat dalam menilai kepatuhan instansi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tahun ini, KIP menjangkau 385 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori utama, mencakup:

• 48 kementerian dan lembaga negara;
• 46 lembaga pemerintah nonkementerian;
• 35 lembaga nonstruktural;
• 38 pemerintah provinsi;
• 61 badan usaha milik negara;
• 149 perguruan tinggi negeri; dan 8 partai politik.

Ekspansi cakupan penilaian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan lagi pilihan, melainkan standar baku tata kelola pemerintahan modern yang harus dipenuhi seluruh elemen penyelenggara negara demi memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan.