Darmansyah: Daerah Menjerit Jika Pembatasan Belanja Pegawai 30% HKPD Diberlakukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, memperingatkan bahwa banyak pemerintah daerah akan menghadapi krisis fiskal atau "menjerit" jika ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) mulai diberlakukan secara penuh. Peringatan ini dilontarkan Darmansyah dalam forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11), dengan merujuk pada mekanisme penerimaan dan transfer dana ke daerah yang kini ditata ulang berdasarkan kinerja.

Isu krusial yang mengemuka adalah batasan mandatory spending di mana pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini mencakup belanja gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), kepala daerah beserta wakilnya, serta pimpinan dan anggota DPRD. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan struktural, seperti yang terlihat pada anggaran Provinsi Bangka Belitung di mana porsi belanja modal hanya tersisa 9%, sementara belanja operasional rutin mencapai 77%, jauh melampaui batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Mundur Penerapan Kebijakan di Tengah Tekanan Fiskal

Menyadari beratnya implikasi kebijakan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk menunda penerapan ketentuan belanja wajib bagi pemda tersebut untuk tahun 2027. Keputusan strategis ini diambil untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Kesepakatan penundaan tersebut secara resmi disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, dalam rapat paripurna persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Selasa (29/9) lalu. Tanpa jeda waktu ini, Darmansyah menilai banyak daerah akan kesulitan membayar gaji pegawai maupun memenuhi kebutuhan operasional dasar.

Implikasi Transfer ke Daerah dan Pemerataan

Persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari diskursus lebih luas mengenai Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional. TKD berfungsi menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kapasitas keuangan lokal, dan menjamin kualitas pelayanan publik. Komponen penunjang ini meliputi

• Dana Bagi Hasil (DBH)
• Dana Alokasi Umum (DAU)
• Dana Alokasi Khusus (DAK)
• Dana Desa
• Transfer lainnya

Pendekatan tripartit dalam pembahasan UU HKPD mengubah formula DAU menjadi berbasis kinerja, yang menuntut efisiensi ekstrem dari daerah. Namun, tanpa relaksasi aturan belanja pegawai, potensi ketimpangan fiskal dapat menggerus kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai, menjadikan penundaan aturan ini sebagai napas sementara bagi kemandirian fiskal daerah di tahun-tahun mendatang.