Polda DIY Bantah Personel Masuk Kampus UGM Saat Ricuh, 157 Orang Diamankan

Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) secara tegas membantah narasi yang beredar luas mengenai masuknya personel kepolisian ke dalam area Universitas Gadjah Mada (UGM) saat mengamankan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kawasan Bundaran UGM, Sleman, pada Rabu (11/11/2026). Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa personel dan kendaraan taktis (rantis) hanya bersiaga di perbatasan kampus, bukan merangsek ke dalam area pendidikan tersebut.

Kapolda Langgeng menjelaskan kronologi peristiwa yang berawal dari massa yang dihalau dari kawasan Malioboro, kemudian melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM. Saat petugas melakukan pengejaran, massa berlindung di area perbatasan kampus. Demi menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari eskalasi kekerasan, pihak kepolisian memilih untuk menahan diri.

Strategi Penempatan Personel di Garis Batas Kampus

Menurut Kapolda, petugas tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di area tersebut. "Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," ujarnya. Personel melakukan negosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari, sebelum akhirnya seluruh pasukan ditarik mundur secara terukur untuk menghindari bentrokan lebih lanjut di dalam lingkungan kampus.

Senada dengan Kapolda, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Polisi Yani Permana menegaskan bahwa tidak ada pengamanan yang dilakukan di dalam kampus. "Tidak ada yang kita amankan di dalam kampus karena kami tidak masuk ke kampus. Seperti itu, ya," tegasnya dalam keterangan resmi.

Penanganan Hukum terhadap 157 Orang yang Diamankan

Dari total 157 orang yang diamankan dalam aksi tersebut, seluruhnya telah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil negatif narkoba. Dari jumlah tersebut, 21 orang di antaranya masih di bawah umur dan mayoritas berstatus pelajar. Pemerintah dan kepolisian akan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana para remaja tersebut akan diserahkan kembali kepada orang tua untuk dilakukan proses pembinaan yang melibatkan sekolah dan pemerintah daerah setempat.

• 157 orang diamankan dan seluruhnya hasil tes urine negatif.
• 21 orang di bawah umur akan diproses sesuai UU Perlindungan Anak.
• Pembinaan melibatkan orang tua, sekolah, dan pemda secara aktif.

Proses pemeriksaan lanjutan terhadap individu di luar kelompok usia di bawah umur masih terus berlangsung. Polda DIY berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan proporsional, memastikan bahwa hak-hak konstituen, terutama anak-anak, tetap terlindungi di tengah penegakan hukum.