Ombudsman RI Temukan 49,1% Produk Halal Tak Sesuai Ketentuan, Soroti Kebocoran di Rantai Pasok MBG
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ombudsman RI (ORI) mengungkap fakta mengejutkan mengenai efektivitas jaminan produk halal di Indonesia.
- Anggota Ombudsman Maneger Nasution menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak dapat diukur hanya dari kuantitas sertifikat yang diterbitkan.
- Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap 159 sampel produk di ritel modern, sebanyak 78 produk atau 49,1 persen ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ombudsman RI (ORI) mengungkap fakta mengejutkan mengenai efektivitas jaminan produk halal di Indonesia. Anggota Ombudsman Maneger Nasution menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak dapat diukur hanya dari kuantitas sertifikat yang diterbitkan. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap 159 sampel produk di ritel modern, sebanyak 78 produk atau 49,1 persen ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini disampaikan dalam laporan pengawasan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, menandai kekhawatiran akan lemahnya kepatuhan pelaku usaha industri menengah dan besar.
Maneger menjelaskan bahwa ketidaksesuaian tersebut bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan indikasi serius mengenai tata kelola halal. Jaminan produk halal merupakan hak masyarakat sekaligus tanggung jawab negara, bukan sekadar kewajiban sepihak pelaku usaha. Oleh karena itu, ORI mendorong BPJPH untuk menindaklanjuti temuan ini dengan langkah konkret yang terukur,ไปฅ็กฎไฟ integritas pasar tetap terjaga dan konsumen mendapatkan perlindungan yang maksimal.
Kekeliruan Administratif dan Temuan Kritis di Pasar Tradisional
Dalam pengamatan lapangan di DKI Jakarta dan Tangerang pada 14-16 Oktober 2026, Ombudsman menemukan berbagai pelanggaran substansi. Masalah umum meliputi penggunaan logo halal lama, nomor sertifikat yang tidak terdaftar di sistem BPJPH, serta praktik satu nomor untuk berbagai produk dalam satu pabrik. Selain itu, ditemukan pula produk impor yang hanya mengandalkan sertifikasi negara asal tanpa registrasi di Indonesia. Kasus yang lebih serius terdeteksi di pasar tradisional, di mana beberapa pedagang ayam menyuplai daging untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan sertifikat yang sudah kedaluwarsa. Maneger menekankan bahwa ini bukan soal halal atau tidak, tetapi pelanggaran administratif yang mengancam kualitas gizi jutaan anak Indonesia.
Rekomasi Perbaikan Rantai Pasok dan Penegakan Regulasi
Untuk memperbaiki sistem, Ombudsman merumuskan lima langkah strategis bagi BPJPH. Pertama, penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan industri besar yang sudah wajib bersertifikat. Kedua, pembenahan sistem verifikasi dan validasi keabsahan sertifikat. Ketiga, penguatan pengawasan rantai pasok pangan untuk program strategis seperti MBG melalui koordinasi lintas kementerian. Keempat, penyederhanaan proses sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih mudah diakses. Kelima, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat untuk transparansi. Dengan langkah-langkah ini, ORI berkomitmen memastikan laporan pengawasan tidak berakhir sebagai dokumen formalitas, melainkan menjadi instrumen perbaikan menyeluruh bagi penyelenggaraan produk halal di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
