Kronologi Unggah Ijazah Jokowi di Medsos, Dian Sandi Buka Suara di Persidangan Roy Suryo

Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menguak kronologi di balik unggahan foto ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di platform media sosial. Kesaksian penting ini disampaikan saat ia dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan ijazah palsu yang menjerat terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11). Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum meminta Dian untuk merekonstruksi alasan dan proses verifikasi yang dilakukannya sebelum membagikan dokumen tersebut kepada publik.

Dian menjelaskan bahwa ia telah lama mengikuti diskusi digital terkait isu kredibilitas ijazah Jokowi. Pada 1 April 2025, ia menerima foto ijazah tersebut melalui komentar salah satu akun di salah satu unggahannya. Setelah mengunduh gambar tersebut, Dian mengunggah ulang dengan narasi, "Biar tenang lebarannya, ini saya upload yang asli." Tindakan ini berawal dari interaksi di mana seorang pengguna mengomentari utas Dian menggunakan foto ijazah tersebut sebagai respons atas tulisan bersambungnya.

Verifikasi Ketat dan Motivasi Politik

Sebelum mempublikasikan ulang, Dian menegaskan bahwa ia melakukan pencocokan data secara teliti. Ia membandingkan rincian pada foto ijazah dengan pemberitaan media massa dan akun resmi Jokowi di platform lain. Aspek yang diperiksa meliputi warna dokumen, nomor seri, nama universitas, nama rektor, hingga nomor mahasiswa. "Saya cocokkan... dari sisi warna, dari sisi nomor, nama, nama kampus, nama rektor, nama Pak Jokowi sendiri berikut dengan nomor mahasiswanya, sehingga saya meng-upload itu mengatakan itu asli," ujar Dian. Motivasi di balik unggahan ini bersifat personal-politik; Dian mengaku telah mendukung Jokowi sejak tahun 2014 dan resmi menjadi kader PSI pada tahun 2020/2021, sehingga ia berinisiatif membela figur tersebut dari tuduhan yang beredar.

Dakwaan Hukum dan Pasal yang Diterapkan

Persidangan ini menjadi sorotan karena Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik. Jaksa menjerat Roy dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primer. Secara subsidair, dakwaan juga mencakup Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesaksian Dian menjadi kunci untuk membuktikan kebenaran dokumen dan konteks interaksi digital yang memicu eskalasi kasus hukum ini.