KPK Etik Polri Vonis Ahrie Sonta: Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Dijatuhi Sanksi Pecat
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Irjen Ahrie Sonta resmi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Polri akibat aksi penyadapan ilegal.
- Hasil sidang ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut integritas lembaga penegak hukum dan melibatkan pejabat tinggi Polri lainnya.
- Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, menegaskan bahwa Ahrie melakukan perbuatan tersebut saat menjabat Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Irjen Ahrie Sonta resmi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Polri akibat aksi penyadapan ilegal. Dalam sidang yang digelar Selasa (10/11), Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menilai mantan Kadiv Hukum Polri tersebut menggunakan kewenangannya secara tidak profesional untuk memantau komunikasi orang penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Hasil sidang ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut integritas lembaga penegak hukum dan melibatkan pejabat tinggi Polri lainnya.
Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, menegaskan bahwa Ahrie melakukan perbuatan tersebut saat menjabat Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. "Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujar Johnny dalam konferensi pers. Sidang ini mengonfirmasi apa yang sebelumnya dikhawatirkan publik, yaitu penyalahgunaan data intelijen negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Dasar Hukum dan Sanksi Administratif Berat
Majelis KKEP menjatuhkan sanksi etika bahwa perbuatan Ahrie Sonta dinilai tercela. Secara administratif, ia dijatuhi hukuman Pemecatan Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri. Vonis ini didasarkan pada pelanggaran Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Poin-poin pelanggaran etik yang dinilai majelis antara lain:
- Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan.
- Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai kewajiban dalam etika kepribadian.
- Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.
Ahrie Sonta diketahui telah menerima putusan tersebut dan menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Sidang ini dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP, bersama Wakil Ketua Irjen Roma Hutajulu, serta anggota Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Konteks Kasus Penyadapan dan Tanggapan Istana
Putusan etik ini merupakan bagian dari kasus yang lebih besar, di mana Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden. Selain Ahrie, para tersangka meliputi eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menurut temuan awal, korban penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat.
Imbas kasus ini semakin serius setelah Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Penetapan status hukum yang begitu berat ini mengindikasikan bahwa negara memandang penyadapan ilegal terhadap kepala negara sebagai ancaman serius terhadap ketahanan nasional. Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi profesionalisme Polri di bawah kepemimpinan baru, di mana transparansi dan supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap pejabat tinggi di dalamnya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Waran di BEI, Rugikan Investor Rp6,97 Miliar

OJK dan LPS Genggam Juklak Pertukaran Data, Jaminan Polis Siap Berlaku Januari 2028

BULOG Perkuat Ketahanan Pangan di Bali Lewat Jalan Usaha Tani 1,2 KM untuk 500 Petani Tabanan
