Kemenhub Optimalkan 40 Pelabuhan Strategis untuk Pastikan Angkutan Laut Natal-Tahun Baru Aman

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kesiapan infrastruktur maritim dalam menghadapi lonjakan mobilitas akhir tahun dengan menetapkan 40 lokasi pelabuhan sebagai fokus utama monitoring dan evaluasi. Langkah strategis ini diambil untuk menjamin layanan angkutan laut saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 berjalan dengan standar keamanan dan kenyamanan tinggi. Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin menegaskan bahwa kesiapan armada kapal dan optimalisasi rute pelayaran saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan layanan, melainkan harus didukung oleh fasilitas pelabuhan yang prima dan sistem pelayanan yang terintegrasi secara menyeluruh.

Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelabuhan yang digelar di Jakarta pada Rabu (11/11/2026). Samsuddin menyoroti bahwa penyelenggaraan angkutan libur akhir tahun merupakan agenda nasional yang menuntut sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Mengacu pada data tahun sebelumnya, pada Nataru 2025/2026, angkutan laut telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Angka tinggi tersebut menjadi indikator krusial yang harus diantisipasi secara matang agar tidak terjadi gangguan pada kelancaran operasional pelabuhan di berbagai daerah.

Evaluasi Menyeluruh Sarana dan Prasarana

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Triono, merincikan bahwa evaluasi teknis mencakup berbagai aspek vital di pelabuhan, termasuk kondisi dermaga, ruang tunggu, toilet, area parkir, penerangan, dan infrastruktur CCTV. Selain fasilitas utama, perhatian khusus juga diberikan pada kesiapan pelabuhan alternatif serta koordinasi dengan operator kapal untuk mengantisipasi potensi gangguan cuaca. Triono menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengisi matriks evaluasi secara akurat dan berdocumentasi, sehingga setiap kerusakan atau kekurangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara efektif sebelum periode puncak angkutan dimulai.

Sinergi KSOP dan UPP untuk Layanan Publik

Kemenhub menekankan pentingnya kerja sama terpadu antara Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di lapangan. Seluruh unsur diminta untuk memastikan evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi riil, bukan sekadar formalitas. Dengan pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi kendala sejak dini, Samsuddin berharap tidak ada lagi hambatan teknis saat pelayanan kepada masyarakat berlangsung. Upaya koordinasi intensif ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pelabuhan yang responsif terhadap kebutuhan penumpang, memastikan setiap langkah embarkasi dan debarkasi berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut menjelang pergantian tahun.