Gubernur Sumsel Gelorakan Operasi Pasar, Siap Regulasi Diskresi Atasi Kelangkaan Beras Premium

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengumumkan inisiatif strategis berupa operasi pasar sebagai langkah awal krusial untuk menstabilkan harga dan mengatasi keluhan masyarakat terkait kelangkaan beras premium. Dikemas dalam pernyataan tegas di Palembang pada Rabu lalu, Deru menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan daerah lumbung pangan nasional ini tercoreng oleh kesulitan akses pangan bagi warganya, meskipun secara data produktivitas beras Sumsel sejauh ini dinilai tetap stabil. Langkah ini bukan hanya soal distribusi teknis, melainkan respons langsung terhadap dinamika pasar yang mulai menimbulkan kegelisahan di sejumlah titik penjualan.

Deru menjelaskan bahwa mekanisme ini akan dilanjutkan dengan pemanggilan sejumlah pihak strategis. Ia akan mengumpulkan Perum Bulog, distributor, pelaku usaha bahan pokok, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat penegak hukum. "Terapi awal yang kita lakukan adalah operasi pasar. Tadi sudah bicara dengan Forkopimda. Dalam waktu dekat kita akan panggil semua unsur, mulai dari Bulog, para pelaku usaha di bidang bahan pokok, khususnya beras, hingga para penegak hukum," ujar Deru. Fokus utamanya adalah menelusuri "penyumbat" yang menyebabkan dispropasi antara kestabilan produksi dan kelangkaan di pasar.

Menyelidiki Dispropasi Produksi dan Distribusi

Sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Sumsel seharusnya mampu menjamin ketersediaan beras tanpa hambatan signifikan. Deru menjamin tidak mungkin ada kelangkaan beras di Sumsel, menyatakan bahwa ia harus menjawab mengapa masyarakat justru kesulitan mencari beras premium. "Jangan sampai kita dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi masyarakatnya justru susah mencari beras. Itu yang harus kita jawab dan masyarakat harus tetap nyaman," tegasnya. Pendalaman ini mencakup analisis potensi pengaruh mekanisme persaingan pasar atau distribusi beras keluar daerah yang berdampak pada suplai lokal. Jika ditemukan gangguan dalam tata niaga, Pemprov Sumsel membuka opsi penataan melalui regulasi maupun kebijakan diskresi berdasarkan hasil pembahasan bersama.

Antisipasi Ketegangan Harga dan Kebijakan Regulasi

Masalah tidak hanya berkisar pada ketersediaan, tetapi juga kenaikan harga beras premium yang masih ditemukan di pasaran. Deru menyebutkan bahwa fenomena kenaikan ini perlu ditelusuri secara mendalam, termasuk kemungkinan beras diekspor keluar pulau atau diekspor keluar daerah yang mempersempit pasokan lokal. "Kalau memang ini persaingan harga atau berasnya dibawa ke luar pulau, kita akan tata dengan regulasi, meskipun ini bersifat diskresi. Tapi tentu harus berdasarkan hasil rapat," kata Deru. Pendekatan ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah untuk mengintervensi pasar secara tegas guna menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi yang adil bagi masyarakat Sumsel.