DPR Desak Peningkatan Pemantauan Real-Time untuk Hadapi Lonjakan 1,6 Juta Serangan Siber

Komisi I DPR RI mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia untuk mengaktifkan mekanisme pemantauan ancaman siber secara real time guna merespons lonjakan aktivitas berbahaya yang terdeteksi mencapai 1,6 juta serangan. Desakan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, di Kompleks Parlemen Jakarta, setelah data terbaru dari FortiGuard Labs menunjukkan meningkatnya intensitas ancaman digital yang menargetkan sistem keamanan nasional. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan sinyal serius bahwa sektor vital negara sedang berada dalam pusaran tekanan siber yang semakin masif dan menuntut kesiapsiagaan infrastruktur yang lebih tangguh.

Secara spesifik, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi tercatat sebagai kategori yang paling banyak diserang dengan estimasi 761.000 aktivitas ancaman. Disusul oleh sektor teknologi dengan 386.000 aktivitas dan sektor pemerintahan yang menghadapi 121.000 serangan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Amelia menegaskan bahwa angka-angka tersebut merepresentasikan aktivitas ancaman yang berhasil terdeteksi dan diblokir oleh sistem pertahanan, bukan indikator bahwa seluruh upaya serangan telah berhasil membobol database instansi terkait. Namun, volume serangan yang begitu besar tetap mengindikasikan adanya celah potensi risiko yang tidak boleh diabaikan oleh para penyelenggara sistem elektronik.

Urgensi Audit Berkala dan Respons Cepat

Untuk memitigasi risiko kebocoran data atau gangguan layanan publik yang lebih fatal, Amelia merekomendasikan langkah preventif yang lebih struktural. Pemerintah diminta tidak hanya bergantung pada sistem deteksi, tetapi juga melakukan audit keamanan secara berkala untuk menutup celah kerentanan di sistem. Selain itu, mekanisme respons cepat dan protokol pemulihan layanan harus dipastikan berfungsi optimal agar tidak mengalami keterlambatan saat insiden terjadi. "Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebocoran data atau gangguan pelayanan publik," tegas Amelia, menggarisbawahi pentingnya sikap proaktif dalam tata kelola keamanan digital nasional.

Penguatan Kerangka Hukum dan Literasi Digital

Dalam konteks legislasi, Amelia menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai momentum krusial untuk memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga serta memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital. Perlindungan siber, menurutnya, adalah ekosistem yang tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan literasi keamanan digital masyarakat dan kesiapan sumber daya manusia. "Tujuan akhirnya bukan sekadar mampu menangkal serangan, tetapi memastikan layanan penting tetap berjalan dan cepat pulih ketika terjadi gangguan," tutup Amelia, menegaskan komitmen DPR dalam mengawal ketahanan siber Indonesia secara menyeluruh.