Di Tengah 42 Negara Darurat Energi, RI Bertahan dengan Subsidi BBM dan Siasat Lifting
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia memilih jalur penguatan internal alih-alih mengikuti langkah negara lain yang mengumumkan krisis secara terbuka.
- Dalam Rapat Kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu (11/11/2026), Yuliot Tanjung menjelaskan strategi tiga pilar yang dijalankan Kementerian ESDM.
- Pertama, peningkatan lifting minyak dan gas bumi domestik untuk memastikan ketersediaan dari hulu.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional meskipun 42 negara lainnya telah mendeklarasikan status darurat energi akibat gejolak geopolitik global. Sikap tegas ini diambil sebagai langkah strategis untuk menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang dinilai krusial dalam melindungi daya beli masyarakat Indonesia di tengah ketidakpastian pasar energi global. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia memilih jalur penguatan internal alih-alih mengikuti langkah negara lain yang mengumumkan krisis secara terbuka.
Dalam Rapat Kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu (11/11/2026), Yuliot Tanjung menjelaskan strategi tiga pilar yang dijalankan Kementerian ESDM. Pertama, peningkatan lifting minyak dan gas bumi domestik untuk memastikan ketersediaan dari hulu. Kedua, penerapan efisiensi energi secara menyeluruh. Ketiga, dan yang paling krusial, tetap mempertahankan subsidi BBM agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat. "Ini yang terkait dengan 42 negara yang memasuki darurat energi, mungkin kita juga akan berusaha untuk menguatkan energi dalam negeri... dan dari sisi masyarakat ini subsidi justru tetap dipertahankan," ujar Yuliot.
Antisipasi Kepanikan: Mengapa RI Menolak Deklarasi Darurat
Pemerintah secara eksplisit menghindari penggunaan istilah "darurat energi" karena dikhawatirkan dapat memicu fenomena panic buying atau pembelanjaan panik di tengah masyarakat. Yuliot Tanjung menegaskan bahwa deklarasi tersebut justru berpotensi menimbulkan kekacauan (chaos). "Ini justru bisa menimbulkan potensi chaos... tapi ini adalah pilihan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya. Oleh karena itu, Kementerian ESDM fokus pada penguasaan ketersediaan dan keandalan pasokan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun impor, untuk memastikan stabilitas tanpa perlu menimbulkan keresahan publik.
Ancaman Geopolitik & Iklim: Konflik AS-Iran dan Tantangan EBT
Siasat ini diambil di tengah tekanan ganda yang melanda sektor energi Indonesia. Konflik Amerika Serikat dan Iran yang dimulai sejak Maret 2026 telah mendorong kenaikan harga komoditas energi global, membuat Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil menjadi rentan terhadap gejolak pasar. Selain itu, peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menyoroti bahwa perubahan iklim kini menjadi faktor determinan kebijakan energi. Cuaca ekstrem tidak hanya mengganggu produksi dan distribusi listrik, tetapi juga menguji keandalan jaringan pembangkit nasional. Oleh karena itu, mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan menjadi tanggung jawab strategis dalam gerakan transisi energi Indonesia yang harus diselesaikan paralel dengan upaya menjaga stabilitas pasokan fosil saat ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Total Denda Rp690 Juta: OJK Sanksi Emiten TECH, Sosok Sean William Henley Jadi Sorotan

Menggugat Mitos Ketindihan: Bukti Ilmiah dan Mitigasi Sleep Paralysis

Dari Asia ke Indonesia: Mengapa Badak Jawa Hanya Bertahan di Ujung Kulon
