Bongkar Polemik Dana KKP, The Dudas Minus One Klarifikasi Soal Endorse Miliaran Rupiah

Desta Mahendra, Ariel NOAH, dan Gading Marten secara resmi merespons sorotan tajam publik terkait aliran dana endorsement miliaran rupiah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketiganya muncul membeberkan fakta sebenarnya menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap adanya anggaran jasa influencer sebesar hampir Rp14,7 miliar yang dialirkan dari KKP dan Kemendikbud Ristek kepada PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad selama periode 2024-2026. Polemik ini menjadi perhatian publik karena mencantumkan nama ketiga figur ini dalam program konten mereka, The Dudas Minus One.

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram resmi The Dudas Minus One. Dalam video tersebut, Gading Marten menjelaskan bahwa inisiatif program ini sudah digodok sejak akhir tahun 2023, dengan episode perdana baru tayang pada Mei 2024. Ariel NOAH turut menambahkan bahwa esensi dari grup ayah-ayah ini sebenarnya adalah berkeliling menggunakan motor sambil mempromosikan UMKM dan pariwisata setempat.

Narasi Digital dan Rute 27 Kota

Gading Marten merinci bahwa mereka telah mengunjungi 27 kota dan menjalin kerja sama dengan puluhan sponsor selama perjalanan. Ia menekankan bahwa respons masyarakat sangat positif, di mana banyak warganet proaktif mengirim pesan langsung (DM) untuk mempromosikan destinasi wisata daerah mereka yang belum terekspos secara nasional. "Nah itu membuat kami terharu, ya happy, dan akhirnya kami mendapatkan kerja sama dengan KKP, nah ini yang ramai," ujar Gading, merujuk pada awal mula keterlibatan KKP dalam program mereka.

Rebuan Mitos dan Fakta Produksi

Merespons desas-desus tentang nominal fantastis untuk produksi satu video, ketiganya kompak membantah secara tegas bahwa angka-angka tersebut tidak sesuai kenyataan. Mereka menegaskan bahwa produksi konten The Dudas Minus One bukanlah sekadar transaksi endorse tunggal, melainkan bagian dari rangkaian kerja sama strategis yang melibatkan berbagai aspek logistik dan promosi destinasi. Klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan spekulasi liar di media sosial dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai skema kolaborasi antara industri hiburan, UMKM, dan pemerintah dalam mempromosikan potensi daerah melalui konten digital.