Aceh Siap Terapkan Sistem Resi Gudang untuk Minyak Nilam, Kunci Stabilitas Harga Petani

Pemerintah Provinsi Aceh mulai memantapkan langkah strategis dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan minyak nilam. Kebijakan ini menyusul penetapan resmi komoditas patchouli oil sebagai bagian dari Sistem Resi Gudang (SRG) oleh Kementerian Perdagangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T Adi Darma, menyatakan bahwa penerbitan SK tersebut adalah hasil dari kolaborasi berbagai pihak yang berhasil mendorong inklusi minyak nilam ke dalam sistem resi gudang nasional, sebuah tonggak penting bagi penguatan tata niaga komoditas unggulan Aceh.

Landasan hukum dari kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang. Aturan tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta pada 26 Oktober 2026. Keputusan ini memberikan hak legal bagi petani dan pelaku usaha untuk menyimpan minyak nilam di gudang resmi guna mendapatkan sertifikat resi, yang pada gilirannya dapat menjadi instrumen keuangan untuk mengakses kredit perbankan.

Standar Mutu SNI dan ISO sebagai Syarat Mutlak

Darma menjelaskan bahwa tahap persiapan saat ini berfokus pada penyusunan SOP yang ketat untuk menjamin kualitas komoditas tetap terjaga hingga penerbitan resi gudang. Aspek mutu menjadi sorotan utama karena resi gudang berfungsi sebagai agunan pembiayaan; oleh karena itu, kualitas barang harus dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. "Kalau minyaknya tidak memenuhi standar, bagaimana bank bisa menjadikannya sebagai jaminan? Minimal harus memenuhi standar SNI dan ISO," tegas Darma. Pemerintah Aceh kini tengah menyiapkan standar mutu hingga tata cara penyimpanan yang spesifik agar minyak nilam Aceh diakui secara nasional dalam skema pembiayaan perbankan.

Fokus Hilirisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Imanfaat utama dari penerapan SRG ini adalah peningkatan posisi tawar petani nilam. Dengan adanya sistem penyimpanan resmi, petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panen secara langsung saat harga pasar sedang rendah. Selain itu, Pemerintah Aceh berkomitmen mendorong hilirisasi agar minyak nilam tidak hanya diperdagangkan sebagai bahan baku mentah, tetapi menghasilkan nilai tambah melalui industri pengolahan lokal.

• Menargetkan peluncuran SRG minyak nilam pada tahun 2026 atau paling lambat awal 2027.
• Menyusun SOP penyimpanan dan standar mutu SNI/ISO.
• Menyediakan opsi pembiayaan perbankan berbasis resi gudang bagi petani.
• Meminta dukungan Kementerian Perindustrian untuk pengembangan industri hilir.

Darma berharap, kombinasi antara standar mutu, sistem penyimpanan, dan dukungan industri pengolahan ini akan menjadi instrumen ampuh dalam memperkuat stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh secara berkelanjutan.