UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan, ASPIRASI Minta Buruh Turut Dilibat dalam Peraturan Turunannya

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026. Dalam keterangan tertulis yang dirilis Selasa (10/11/2026), organisasi serikat buruh tersebut menilai aturan baru ini sebagai momentum krusial bagi evolusi hubungan industrial di Indonesia, menciptakan landasan hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian bagi hak-hak pekerja.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menegaskan bahwa undang-undang ini tidak boleh sebatas menjadi dokumen hukum yang tidur di lemari. Ia harus dijadikan instrumen negara yang efektif agar hak-hak pekerja benar-benar dihormati dan dipenuhi dalam praktik sehari-hari. Dengan berjalannya tahapan ini, pemerintah kini memasuki fase kritis: penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dan operasional dari undang-undang induk tersebut.

Demand Keterlibatan Substantif Serikat Buruh

Menyikapi fase berikutnya, ASPIRASI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melibatkan perwakilan organisasi serikat pekerja secara nyata dan substantif dalam proses penyusunan peraturan turunan. Mirah Sumirat menekankan bahwa keterlibatan ini bukan sekadar formalitas prosedural atau pengisian unsur konsultasi belaka. Serikat buruh harus memiliki ruang strategis untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta data pengalaman langsung dari lapangan yang berkaitan dengan pengupahan, status pekerjaan, hingga keselamatan dan kesehatan kerja.

Waranat Implementasi Agar Tidak Terdistorsi

Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan semangat pelindungan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak terdistorsi oleh aturan pelaksanaannya. Mirah memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan yang justru mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan prinsip pelindungan yang telah dibangun. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hanya pekerja/buruh yang setiap hari berhadapan langsung dengan dinamika hubungan kerja yang paling memahami realitas di lapangan, sehingga suaranya menjadi krusial untuk menjaga integritas hukum ketenagakerjaan baru ini.