Satu Tahun Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Tekankan Percepatan Rehabilitasi dan Optimalisasi Anggaran Rp12,34 Triliun

Menjelang satu tahun penanganan pascabencana di Pulau Sumatra, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan urgensi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penekanan ini disampaikan usai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Titik berat evaluasi tidak hanya pada pemulihan fisik, tetapi juga pada antisipasi siklus bencana hidrometeorologi yang masih mengancam wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam forum terbatas tersebut, pemerintah meninjau progres pemulihan selama satu tahun terakhir serta merancang strategi keberlanjutan untuk tahun 2027. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito melaporkan bahwa tantangan utama bukan sekadar skala geografis, melainkan kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Hujan yang terus berlanjut memicu banjir dan longsor susulan, sehingga sejumlah infrastruktur kunci seperti sungai dan jalan masih memerlukan penanganan lanjutan agar kembali berfungsi secara permanen. "Intinya adalah Presiden ingin mendapatkan laporan progres... sekaligus untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya," ujar Tito.

Lingkup Pemulihan dan Tantangan di Lapangan

Proses pemulihan telah menjangkau 53 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak. Kegiatannya bersifat multidimensi, mencakup perbaikan infrastruktur konektivitas, sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan sarana ekonomi seperti pasar dan UMKM. Pemerintah juga fokus pada normalisasi sungai, pembersihan lumpur, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Meski progres signifikan dicatatkan, Tito mengakui bahwa luasnya wilayah terdampak menjadi hambatan struktural. Oleh karena itu, target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi diperpanjang hingga tahun 2028, dengan komitmen bahwa semua kementerian dan lembaga harus terus bergerak secara simultan.

Optimalisasi Anggaran Daerah dan Dukungan Pusat

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah pusat telah mengucurkan dukungan anggaran sebesar Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak. Dana ini mencakup Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dialokasikan untuk mempercepat proses rehabilitasi. Tito menginstruksikan para kepala daerah untuk memaksimalkan sumber daya fiskal internal mereka. "Saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," tegasnya. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan tidak ada jeda dalam pelayanan publik dan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.