Satgas Karhutla Temukan 60 Bibit Sawit Ilegal di Tahura Batang Hari

Satuan Tugas (satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Kabupaten Batang Hari, Jambi, berhasil mengungkap temuan signifikan berupa puluhan bibit kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Senami. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman, mengungkapkan bahwa penemuan ini terdeteksi pasca-terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area tersebut. Petugas lapangan langsung melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong bibit-bibit ilegal tersebut di lokasi.

Billy Akzaiman menjelaskan bahwa total 60 batang bibit kelapa sawit berhasil dibongkar petugas di kawasan titik spesifik (BOR) 12 Tahura. Menurutnya, aktivitas penanaman di kawasan konservasi ini diduga kuat merupakan upaya oknum tidak bertanggung jawab untuk merambah dan mengalihfungsikan hutan demi kepentingan pribadi. Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya tegas pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian Tahura Senami agar tidak dieksploitasi secara ilegal.

Dorongan Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Jaga Konservasi

Pemerintah Kabupaten Batang Hari menekankan pentingnya kolaborasi serta perhatian dari pemerintah pusat dan Klaim Aturan DHE Baru Disambut Hangat Pengusaha, Ini Mekanisme Retensi dan Relaksasinya">Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat pengawasan kawasan Tahura. Aksi perambahan kawasan hutan konservasi dinilai masih kerap terjadi sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Pihak DLH berharap tindakan penertiban semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga fungsi ekologis hutan tetap terjaga.

Status Hukum Tahura sebagai Kawasan Konservasi Tinggi

Juru bicara satgas karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, menegaskan bahwa penanganan penanaman sawit di dalam wilayah Tahura sepenuhnya menjadi wewenang DLH setempat dan satgas karhutla tingkat kabupaten. Ia menegaskan bahwa Tahura memiliki status hukum yang tinggi, sama kelasnya dengan Taman Nasional (TN), yang berfungsi untuk koleksi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata alam, dan penyangga kehidupan. Status ini diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, PP No. 28 Tahun 2011, serta Permen LHK No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019.