Rumus Baru UMP 2027 Terbit: Yassierli Tekankan Peran KHL dan Indeks Tertentu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 kini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah berlaku efektif sejak 28 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11), menandai pergeseran mendasar dalam metodologi penentuan upah minimum nasional dari aturan sebelumnya. Langkah ini diambil untuk memastikan penetapan upah lebih responsif terhadap dinamika ekonomi terkini.

Menteri menegaskan bahwa formula penghitungan tidak lagi sebatas mengikuti pola lama, melainkan merujuk langsung pada ketentuan dalam beleid terbaru. "Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ," tegas Yassierli. Penegasan ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat ingin kepastian hukum yang lebih kuat dalam menentukan besaran upah, dengan melibatkan indikator yang lebih komprehensif dan data berbasis fakta lapangan.

Mekanisme Survei Kebutuhan Hidup Layak

Dalam undang-undang tersebut, Pasal 138 mengatur secara rinci bahwa upah minimum harus dihitung dengan bersandar pada indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Untuk menjamin akurasi data, pasal ini mewajibkan penggunaan data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang statistik.

• Lembaga statistik ditugaskan melaksanakan survei riil tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperoleh data KHL.
• Sebelum survei dimulai, lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional wajib membahas rencana teknis, mencakup jenis komponen, kualitas, lokasi, dan waktu pelaksanaan.
• Hasil survei kemudian diserahkan ke dewan pengupahan daerah sebagai dasar rekomendasi penetapan besaran upah oleh Gubernur.

Formula Baru dengan Batas Indeks Tertentu

Bagian krusial dari perhitungan baru terdapat dalam Pasal 139, yang memberikan dua opsi instrumen utama: menggunakan formula penghitungan atau acuan KHL. Jika memilih formula, perhitungan wajib mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tersebut memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas maksimal 1.

Penetapan akhir upah minimum akan didasarkan pada nilai yang paling tinggi antara hasil formula atau nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah. Ketentuan teknis lebih lanjut akan diturunkan melalui Peraturan Pemerintah, memastikan sistem pengupahan di Indonesia di masa depan lebih terstruktur, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak pekerja serta keberlangsungan usaha.