Pemerintah Kota Makassar Fasilitasi Akta Kelahiran Gratis bagi 30 Bayi di HUT Ke-419

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memfasilitasi penerbitan akta kelahiran dan pembaruan kartu keluarga bagi 30 bayi yang lahir bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-419 Kota Makassar pada Senin. Penyerahan dokumen kependudukan ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak memperoleh identitas administrasinya sejak hari pertama kelahiran, sehingga tercatat dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk secara akurat.

Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Data kependudukan yang valid menjadi fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ketersediaan tenaga medis dan pengajar.

• Pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong memerlukan imbuhan infrastruktur dasar seperti puskesmas, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
• Keberadaan data jumlah penduduk yang tepat memungkinkan penyesuaian pembangunan fasilitas publik agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kolaborasi Strategis Dukcapil dan Fasilitas Kesehatan

Untuk merealisasikan layanan proaktif yang hadir langsung di tengah masyarakat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, M Hatim, menjelaskan bahwa penerbitan dokumen ini merupakan bentuk perhatian khusus kepada keluarga yang merayakan hari bahagia pada momen hari jadi kota. Layanan ini dijalankan melalui koordinasi ketat antara petugas Dukcapil dan pihak rumah sakit, dengan tetap mematuhi ketentuan administrasi kependudukan, termasuk persyaratan orang tua yang tercatat sebagai warga Kota Makassar.

Ekspektasi Ekspansi Layanan Obstetri Neonatal

Dimensi kolaborasi ini diperkuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, yang menguraikan bahwa kerja sama antara Dukcapil dan fasilitas kesehatan telah dituangkan dalam nota kesepahaman dengan sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang melayani persalinan. Saat ini, dari total 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama aktif. Pihak dinas berharap kolaborasi ini dapat terus dioptimalkan dan diperluas ke rumah sakit umum serta seluruh layanan kesehatan lain, agar masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor pemerintahan untuk mengurus administrasi dokumen bayi yang baru lahir.