Pemerintah Gelontorkan Stimulus Tiket Nataru, BPS Catat Inflasi Penerbangan Tembus 15 Persen

Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema stimulus tiket pesawat untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna menjaga keterjangkauan tarif angkutan udara di tengah musim liburan. Keputusan strategis ini diambil untuk memastikan harga tiket terkendali dan tidak melonjak tajam, mengingat tingginya permintaan mobilitas masyarakat pada akhir tahun yang berpotensi memicu inflasi. "Jadi menjaga supaya harga tiket dapat terkendali dan tidak naik terlalu tinggi karena itu juga musim-musim liburan," ujar Tomsi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin.

Penjelasan rinci mengenai skema stimulus ini diungkap setelah Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor tersebut dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga gula dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, yang diselenggarakan di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya menciptakan sinergi antarlembaga untuk meredam dampak kenaikan biaya transportasi terhadap daya beli masyarakat.

Stimulus Tiket Berlaku Sejak 22 Desember 2026

Berdasarkan penjelasan teknis dari Kementerian Perhubungan, implementasi stimulus tiket pesawat ini akan berlaku secara spesifik pada periode penerbangan mulai dari 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Saat ini, masyarakat sudah dapat membeli tiket dengan harga yang telah distimuluskan tersebut. Tomsi meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk secara aktif menyebarluaskan informasi ini agar manfaat stimulus dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat, khususnya mereka yang telah merencanakan perjalanan selama libur Nataru. Penyebaran informasi ini krusial untuk menghindari antrean atau kerumunan yang tidak perlu di bandara, serta memastikan transparansi harga bagi publik.

Kolaborasi Dini Antisipasi Lonjakan Inflasi Gula dan Angkutan

Selain fokus pada transportasi udara, perhatian utama dalam rakor ini juga tertuju pada harga gula yang mengalami lonjakan di sejumlah kabupaten/kota. Tomsi meminta penguatan langkah pengendalian agar harga di tingkat konsumen tetap mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan urgensi langkah cepat ini, di mana pada Oktober 2026, inflasi tahunan gula pasir tercatat sebesar 4,29 persen, sementara inflasi angkutan udara melonjak signifikan mencapai 15,33 persen.

• Koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengendalian harga gula diminta dituntaskan secepatnya.
• Pemda diinstruksikan untuk memastikan keterjangkauan harga bahan pokok dan mencegah kenaikan yang membebani masyarakat.
• Stabilitas harga bahan pokok dan tarif angkutan akan menjadi prioritas pantauan pemerintah hingga akhir tahun.

"Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi dan langkah pengendalian untuk menjaga stabilitas harga," tegas Tomsi. Dengan koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat meredam tekanan inflasi menjelang akhir tahun dan memastikan distribusi bahan pokok serta layanan transportasi tetap stabil bagi seluruh lapisan masyarakat.