OJK Bali: NPL BPR Meroket ke 11,27%, Dorong Perbaikan Tata Kelola

Stabilitas sektor perbankan berbasis komunitas di Pulau Dewata menunjukkan tren positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengonfirmasi bahwa rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR syariah mengalami perbaikan signifikan. Per September 2026, angka NPL tercatat turun menjadi 11,27 persen, membaik dibandingkan posisi 14,88 persen pada periode yang sama di tahun 2025. Parjiman, Kepala OJK Bali, menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil langsung dari penerapan tata kelola yang ketat serta peningkatan kehati-hatian dalam penyaluran kredit di industri lokal.

Dari sisi fundamental, industri BPR di Bali terus mencatatkan pertumbuhan. Data per Juli 2026 menunjukkan terdapat 120 BPR konvensional dan satu BPR syariah beroperasi di wilayah tersebut. Secara agregat, total aset BPR dan BPR syariah per September 2026 mencapai Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp18,22 triliun (tumbuh 1,75 persen) serta ekspansi penyaluran kredit sebesar Rp14,17 triliun (tumbuh 5,66 persen). Secara keseluruhan, rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) di level 77,73 persen menandakan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan ke debitur berjalan dengan baik.

Tantangan Kualitas Intermediasi dan Fokus UMKM

Meskipun perbaikan NPL menjadi kabar baik, Adityo Pamudji, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, memberikan catatan kritis. Ia menekankan bahwa perbaikan kinerja industri harus diiringi dengan peningkatan kualitas intermediasi dan pengelolaan risiko secara lebih komprehensif. Data menunjukkan adanya disosiasi antara pertumbuhan kredit dan target sektor prioritas; pertumbuhan kredit masih lebih banyak didorong oleh segmen non-UMKM. Hingga September 2026, porsi kredit UMKM tercatat sebesar Rp6,67 triliun, hanya mewakili 47,10 persen dari total kredit BPR dan BPR syariah di Bali, dengan laju pertumbuhan 1,59 persen secara tahunan. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan pertumbuhan kredit non-UMKM yang melaju 9,56 persen.

Dorongan Perkuat Kontribusi Ekonomi Lokal

Kesenjangan pertumbuhan tersebut mengisyaratkan perlunya reorientasi kebijakan pembiayaan oleh para pengelola BPR. OJK Bali secara eksplisit mendorong penguatan fokus pada segmen usaha mikro dan kecil yang diyakini memiliki potensi besar untuk berkembang serta memberikan kontribusi nyata terhadap roda perekonomian lokal.

• Total Aset BPR & BPR Syariah: Rp22,81 Triliun (tumbuh 2,01%)
• Penghimpunan DPK: Rp18,22 Triliun (tumbuh 1,75%)
• Penyaluran Kredit: Rp14,17 Triliun (tumbuh 5,66%)
• Rasio NPL BPR & BPR Syariah: 11,27% (per September 2026)

Dengan menggeser prioritas kepada sektor riil dan UMKM, industri BPR di Bali diharapkan tidak hanya menjaga rasio kredit macet tetap terkendali, tetapi juga menjadi katalisator yang lebih kuat bagi inklusivitas finansial dan ketahanan ekonomi daerah.