Mendagri Tito Karnavian Bantah Isu Pencekalan, Klaim Sudah Pensiun dari Polri Sejak 2019

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas membantah isu pencekalan dirinya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, menegaskan bahwa kabar yang viral di berbagai platform media sosial tersebut murni merupakan hoaks. Bantahan ini disampaikan Tito saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia menyatakan, "Tidak ada, tidak ada (dicekal), ada terlalu banyak hoaksnya," guna meluruskan persepsi publik yang tengah dirisaukan oleh spekulasi liar tersebut.

Isu pencekalan tersebut memicu kekhawatiran publik karena dikaitkan dengan proses pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara lainnya. Meskipun terdapat narasi yang mengaitkan status hukum Tito dengan kasus sensitif tersebut, ia menegaskan bahwa kaitannya dengan institusi kepolisian sudah terputus secara administratif dan hukum sejak bertahun-tahun lalu.

Status Pensiun Dini sejak 2019 Jadi Dalang Utama

Tito menjelaskan bahwa ia telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan secara resmi pensiun dari institusi Polri pada tahun 2019. Keputusan mundur tersebut dilakukan lebih cepat dari jadwal pensiun normalnya yang seharusnya jatuh pada tahun 2022. "Dari tahun 2019 saya sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari Kapolri dan saya tidak pernah ikut urusan polisi," tegas Tito. Penegasan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang atau keterlibatan operasional dalam penegakan hukum kriminal di bawah naungan Polri saat ini.

Tanggung Jawab Tinggi sebagai Mendagri Era Prabowo

Sebagai Mendagri yang menjabat sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga kini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Tito mengacu pada tanggung jawab besar yang ia emban. "Kegiatannya banyak sekali. Dipercaya oleh Bapak Prabowo menjadi Mendagri, saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi kan, sudah ada yang mengawasi sendiri," jelasnya. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah mengoordinasikan pemerintahan daerah secara optimal, menjauhi dinamika internal aparat keamanan yang menjadi domain lembaga lain. Sebagai catatan kronologis, Tito sebelumnya mengungkap bahwa pertemuan sepuluh mantan Kapolri dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan Presiden Prabowo telah membahas berbagai hal strategis, termasuk isu kebocoran negara, yang menjadi latar belakang kuatnya pengawasan terhadap penegakan hukum saat ini.