MA Resmi Batalkan Suket Penyetaraan SMA Gibran, Akui Putusan MK sebagai Fakta Hukum Baru
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Mahkamah Agung (MA) akhirnya memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi yang secara resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka .
- Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum terkait kelulusan SMA Wakil Presiden RI tersebut.
- Langkah ini menjadi penentu hukum yang mengikat, membatalkan legalitas dokumen penyetaraan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Mahkamah Agung (MA) akhirnya memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi yang secara resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum terkait kelulusan SMA Wakil Presiden RI tersebut. Langkah ini menjadi penentu hukum yang mengikat, membatalkan legalitas dokumen penyetaraan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Putusan Nomor 742/K/TUN/2026: Memulihkan Gugatan Subhan
Putusan dengan nomor 742/K/TUN/2026 ini diambil oleh majelis hakim kasasi pada 30 Oktober 2026, dipimpin oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius bersama Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Putusan ini secara tegas menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan mewajibkan pencabutannya. Dampaknya, dua putusan sebelumnya dari PTUN dan PTTUN Jakarta yang sebelumnya menguatkan keberlangsungan skema penyetaraan tersebut resmi dianulir oleh MA.
- Putusan mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat, M Subhan.
- Suket penyetaraan resmi dibatalkan dan wajib dicabut oleh Tergugat (Dirjen Dikdasmen).
- Pertimbangan hukum mengenyampingkan eksepsi termohon terkait kedudukan putusan pengadilan dalam sistem hukum.
Integrasi Putusan MK dan Respons Mendikdasmen
Majelis hakim MA menyatakan bahwa Putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai sengketa pilpres yang diajukan Denny Indrayana dkk. menjadi dasar konklusif. Meskipun permohonan Denny Indrayana tidak dikabulkan, pertimbangan hukum MK menegaskan ketiadaan bukti ijazah atau dokumen setara SMA di persidangan. Fakta ini (notoire feiten) digunakan MA untuk melakukan sistemisasi konkret hukum yang baru.
Sebelum naskah lengkap ini terbit, Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), tampak irit memberikan komentar saat ditanya wartawan. Kini, dengan terbitnya putusan akhir dari MA, status hukum dokumen pendidikan Gibran menjadi jelas secara yuridis, mengakhiri perdebatan berkepanjangan di ranah hukum nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
