Kubu Ruben Onsu Bongkar Polemik Sarwendah: Tuntut Audit Rp200 Juta dan Klaim Renovasi Rp20 Miliar

Kubu Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, mempertanyakan legitimasi status korban yang dicatatkan Sarwendah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Laporan ini menjadi sorotan karena didaftarkan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Minola menilai tidak logis pihak yang tidak pernah bertemu anak-anak dalam waktu lama menyandang status korban, terutama ketika kewajiban finansial belum terverifikasi secara transparan di persidangan.

Menurut Minola, klaim korban tersebut mungkin muncul karena Ruben tidak sempat menyampaikan atau mendiskusikan penggantian biaya pengeluaran anak secara langsung. "Mungkin sebagai korban karena Ruben bukan setop ya, artinya tidak membayarkan dulu biaya pengeluaran untuk kepentingan anak karena enggak pernah disampaikan dan didiskusikan," jelas Minola. Ia menegaskan bahwa anak-anak mungkin terdampak akibat tidak bertemu ayahnya, namun mekanisme perlindungan hukumnya harus disertai pembuktian yang jelas, bukan sekadar asumsi sepihak.

Urgensi Transparansi Nafkah dan Kartu Kredit

Perdebatan ini berakar pada tuntutan audit ketat terhadap penggunaan dana bulanan sebesar Rp200 juta serta tagihan kartu kredit yang klaimnya ditanggung bersama. Minola mengkritik ketiadaan bukti fisik yang memperkuat penggunaan dana tersebut secara eksklusif untuk kepentingan anak. "Yang perlu menjadi catatan saya, dalam gugatan hak asuh anak itu kita tunggu hasil audit pertanggungjawaban uang bulanan yang kurang Rp200 juta setiap bulan itu, sama pembayaran kartu kredit yang setengah ditanggung oleh Ruben," tegasnya. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, bukti bahwa dana tersebut tidak bocor ke kebutuhan pribadi belum disajikan di ruang sidang.

Impikasi Klaim Renovasi Cilandak pada Persidangan

Selain selisih dana rutin, Minola menyoroti klaim biaya renovasi rumah di kawasan Cilandak yang disebut mencapai Rp20 miliar. Ketidakjelasan perhitungan angka ini dianggap menghambat proses pembuktian di pengadilan. "Termasuk bukti uang keluar untuk rumah Cilandak, sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan. Yang katanya Rp20 miliar lagi dihitung, masa belum selesai-selesai dihitungnya? Padahal itu semua bukti yang kita tunggu," pungkas Minola. Saat ini, agenda sidang di PN Jakarta Selatan masih berfokus pada penyerahan bukti, di mana kedua pihak tengah menunggu persetujuan majelis hakim untuk memasukkan dokumen tambahan guna memperkuat argumen hak asuh anak tersebut.