Indonesia Tekan Gas Tiga Prioritas Strategis: Hentikan Deforestasi 2030

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen tegas dalam menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2030 melalui tiga prioritas utama yang dipaparkan dalam ajang internasional. Strategi ini diformulasikan dalam 'COP30 Presidency Roadmap on Enhancing Efforts towards Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030', yang diluncurkan di tengah rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, pada Senin (9/11). Penekanan ini disampaikan oleh Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, yang menekankan bahwa keberhasilan target iklim global sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan hutan di negara-negara tropis seperti Indonesia.

Langkah strategis pertama berfokus pada perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi. Program ini diwujudkan melalui inisiatif Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Haruni menjelaskan bahwa upaya tersebut mencakup pengurangan laju deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta peningkatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi komponen vital, yang difasilitasi melalui sistem peringatan dini, upaya pencegahan berbasis masyarakat, dan mekanisme respons cepat, khususnya di wilayah rawan serta ekosistem gambut yang rentan.

Mitigasi Ekologis dan Penguatan Ekonomi Kehutanan

Menyadari bahwa konservasi tidak dapat berdiri sendiri, prioritas kedua peta jalan ini diarahkan untuk memperkuat kelayakan ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Pendekatan multi-usaha kehutanan diterapkan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, serta diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya. Untuk mendukung kelangsungan finansial, pemerintah mengembangkan mekanisme pembiayaan konservasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Langkah ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan penerimaan negara, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan konservasi ke depan.

Keterlibatan Masyarakat dan Urgensi Dukungan Global

Prioritas ketiga dan paling fundamental adalah penguatan peran masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Saat ini, Indonesia telah menyerahkan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang secara langsung memberikan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Pemerintah kini berfokus pada peningkatan nilai ekonomi program tersebut melalui pendampingan teknis, permodalan, pengembangan usaha, serta perluasan akses pasar bagi komunitas pengelola hutan. Haruni Krisnawati menambahkan bahwa keberhasilan seluruh prioritas ini memerlukan dukungan internasional yang substansial, khususnya pendanaan yang mudah diakses dan dapat diprediksi, termasuk melalui skema pembayaran berbasis hasil (results-based payments) untuk program REDD+. Selain alih teknologi, koordinasi lintas sektor juga dinilai krusial karena tekanan terhadap hutan tidak hanya berasal dari sektor kehutanan, melainkan juga berkaitan erat dengan kebijakan penggunaan lahan dan rantai pasok komoditas global.