Golkar Ganti Somasi untuk Said Didu-Sri Radjasa: Tuduhan Bahlil Libat Penyadapan Deemed Tidak Berdasar
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
- Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas tuduhan yang menyebut Bahlil Lahadila , Ketua Umum Partai Golkar, diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto .
- Koordinasi hukum ini dipicu oleh viralnya narasi di media sosial yang dinilai menyesatkan dan belum terverifikasi kebenarannya secara hukum maupun fakta.
Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas tuduhan yang menyebut Bahlil Lahadila, Ketua Umum Partai Golkar, diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi hukum ini dipicu oleh viralnya narasi di media sosial yang dinilai menyesatkan dan belum terverifikasi kebenarannya secara hukum maupun fakta.
Muhamad Sattu Pali, Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, menyatakan somasi ini ditujukan kepada kedua individu tersebut serta seluruh pihak yang turut menyebarkan konten-konten yang dianggap tidak benar. "Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," tegas Sattu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11). Ia menjelaskan bahwa tindakan somasi ini dilakukan atas izin dan kuasa langsung dari Bahlil Lahadila kepada tim hukum partai.
Surat Somasi Akui Tuduhan Sebagai Pencemaran Nama Baik
Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty, merinci bahwa somasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Dalam surat tersebut, Golkar menyoroti klaim yang menyatakan salah satu ketum partai besar terlibat dalam rapat rahasia dengan jenderal-jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," jelas Derek. Pihak Golkar menegaskan bahwa seluruh pernyataan tersebut tidak memiliki dasar fakta atau bukti pendukung yang sah, sehingga dianggap telah mencemarkan nama baik dan meresahkan para kader.
Keterlibatan UU ITE dan Tuntutan Tenggat 3x24 Jam
Selain dampak reputasi, Tim Hukum Golkar menilai isu ini memiliki risiko besar terhadap stabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan. "Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional," ujar Derek. Secara hukum, tindakan ini dinilai berpotensi melanggar Pasal 27A jo Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE, ditambah dengan delik pencemaran nama baik dalam KUHP. Sebagai ultimatum, tim hukum memberikan tenggat waktu 3x24 jam bagi kedua narasumber untuk mencabut pernyataan, menurunkan konten video terkait dari media sosial, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kronologi Dibeberkan ESDM: Ledakan Kilang PPSDM Migas Cepu Clowat Satu Pekerja Ketiga

Gempa M5,8 Guncang Zona Seismik Vrancea Rumania, Getaran Terasa hingga Moldova

Koreksi Nilai: Harga Emas Antam Turun Rp3.000 Jadi Rp2,511 Juta per Gram di Kamis Pagi
