Gelombang Merah di Amsterdam: 200 Ribu Aktivis Desak Belanda Putus Senjata ke Israel

Amsterdam berubah menjadi lautan merah pada Minggu (8/11/2026) ketika lebih dari 200.000 orang turun ke jalanan dalam aksi masif yang ditujukan ke pemerintah Belanda. Demonstrasi bertajuk 'Red Line' ini dipimpin oleh ribuan massa yang mengenakan atribut merah, mendesak Pemerintah Belanda untuk menghentikan seluruh penjualan senjata kepada Israel dan memperketat sanksi perdagangan. Amnesty International cabang Belanda, selaku salah satu penyelenggara, memverifikasi jumlah peserta yang mencapai angka tersebut, menandai salah satu protes terbesar di ibu kota negeri kincir angin dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka menilai respons pemerintah terhadap krisis kemanusiaan di Gaza masih jauh dari kata serius. Aksi ini menjadi kelanjutan dari gelombang protes sebelumnya yang terjadi di Amsterdam pada Oktober 2025 dan di Den Haag pada Juni tahun yang sama, menunjukkan konsistensi tekanan publik terhadap kebijakan luar negeri Belanda. Massa berbaris melewati jalan utama Amsterdam yang ditutup untuk kendaraan, meneriakkan seruan pembebasan Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap korban perang.

Desakan Tegas untuk Hentikan Ekspor Senjata

Aksi ini berlangsung di tengah situasi yang rumit. Meskipun kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, laporan menyatakan bahwa serangan dan pembunuhan oleh Israel masih terus terjadi hampir setiap hari. Konteks ini memperkuat tuntutan demonstran agar Belanda tidak hanya berdiplomasi, tetapi mengambil langkah konkret dengan memutus pasokan amunisi dan senjata. Tekanan ini bukan tanpa preseden; tahun lalu, Menteri Luar Negeri Belanda mengundurkan diri akibat gagalnya parlemen mendukung sanksi baru terhadap Israel, menunjukkan betapa rapuhnya posisi politik terkait isu ini.

Implikasi Diplomatik dan Kebijakan Baru

Respons resmi datang dari Rob Jetten, Perdana Menteri Belanda, yang dalam konferensi pers pada Jumat (7/11/2026) membela langkah pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meringankan situasi di Gaza melalui tekanan politik dan diplomatik yang lebih besar agar Israel mematuhi kesepakatan. Pemerintahan koalisi minoritas yang berkuasa sejak Februari 2026 sebenarnya telah mengambil langkah signifikan dengan memberlakukan larangan impor produk dari permukiman Israel yang dianggap ilegal, sebuah kebijakan yang memicu ketegangan diplomatik dengan Israel. Perang yang dimulai sejak Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 74.000 warga Palestina, termasuk 21.000 anak, menjadikan desakan publik untuk menghentikan dukungan militer terhadap Tel Aviv semakin mengemuka dalam diskursus politik Belanda.