BEM Nusantara Desak Pengusutan Akar Penyadapan Ilegal Kepala Negara

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyatakan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan momentum krusial untuk memperkuat arsitektur hukum dan ketahanan siber nasional. Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ghani Zulkarnaen Rais, Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM dan Demokrasi BEM Nusantara, yang menegaskan bahwa penanganan perkara secara transparan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas politik serta memulihkan kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.

Menurut Ghani, tindakan penyadapan ini bukan sekadar persoalan teknis mengenai siapa yang melakukan penyadapan terhadap siapa, melainkan sebuah pertanyaan substansial terkait motif strategis di baliknya. Ia mempertanyakan kepentingan apa yang mengharuskan kepala negara disadap dan siapa entitas yang membutuhkan akses informasi rahasia tersebut. "Jika ada pihak yang memanfaatkan penyadapan untuk membangun tekanan politik atau merancang langkah awal menggoyahkan pemerintah yang sah, negara tidak boleh terlambat membaca ancaman," tegasnya di Jakarta. Ghani juga menekankan perlunya pembedaan tegas antara kritik politik yang sah dalam demokrasi dengan tindakan ilegal yang mengancam keamanan kepala negara.

Demandi Akuntabilitas Lintas Institusi

Untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas, BEM Nusantara mendesak agar proses penyidikan tidak hanya berhenti pada pelaku teknis di lapangan, tetapi harus menjangkau aktor intelektual, pemodal, hingga pihak-pihak yang diuntungkan. Ghani mendorong pembentukan tim gabungan lintas institusi yang melibatkan Polri, BIN, BSSN, dan TNI untuk memperkuat pembuktian forensik digital serta memastikan seluruh proses tetap berada dalam koridor konstitusi. Pendekatan ini dinilai penting untuk menangani dimensi penegakan hukum, keamanan siber, dan perlindungan objek strategis negara secara komprehensif.

Evaluasi Tata Kelola dan Supremasi Hukum

Kasus ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola teknologi penyadapan guna mencegah potensi penyalahgunaan di masa depan. BEM Nusantara berkomitmen untuk terus mengawal penuntasan kasus ini demi menjaga supremasi hukum. "Publik membutuhkan jawaban berdasarkan bukti: siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan bagaimana mekanismenya. Jangan biarkan kasus ini tenggelam dalam perang opini," pungkas Ghani, mengingatkan bahwa jika ditemukan skenario di luar konstitusi, proses hukum harus membongkar skema tersebut sampai ke akar-akarnya.