Bahlil Pastikan Pasokan Pertalite Aman, Pemerintah Setujui Kuota Tambahan Hadapi Lonjakan Konsumsi Pasca-Konflik Global

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Pernyataan ini ia kemukakan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11), menyusul disetujuinya penambahan kuota untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Menurut Bahlil, ketersediaan stok saat ini dalam kondisi stabil sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap kelangkaan BBM bersubsidi tersebut.

Respons Pemerintah dan Dampak Kebijakan Harga

Penambahan kuota ini merupakan respons langsung terhadap pergeseran perilaku konsumen yang memacu kenaikan konsumsi Pertalite secara signifikan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah memastikan bahwa pemerintah menyetujui penambahan kuota tersebut dan menegaskan bahwa anggaran untuk mendukung langkah ini masih tersedia di kas negara. Lonjakan konsumsi ini dipicu oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, yang terjadi setelah pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik global tersebut berdampak pada penutupan Selat Hormuz, jalur strategis pengangkutan energi, yang kemudian memicu fluktuasi harga BBM di pasar internasional dan domestik.

Lonjakan Konsumsi dan Dampak Penutupan Selat Hormuz

Data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengonfirmasi adanya peningkatan tajam dalam konsumsi BBM bersubsidi. Setelah harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, konsumen bermigrasi secara masif ke Pertalite. Dampaknya, konsumsi Pertalite tercatat naik sebesar 12,92 persen pada Juli 2026, atau sebulan setelah kenaikan harga tersebut. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax berada di angka 75.795 kiloliter per hari. Namun, pasca-kenaikan harga, angka penyaluran tersebut mengalami lonjakan signifikan yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kuota agar distribusi tetap efisien dan terkontrol.