Aturan Baru Pesangon PHK: Buruh Berhak Dapat 9 Bulan Upah, Pengusaha Lalai Terancam 4 Tahun Penjara

Pekerja yang terjaring Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini memiliki jaminan kompensasi yang lebih jelas dan terstruktur di bawah payung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid yang resmi berlaku efektif sejak 28 Oktober 2026 ini menetapkan batasan maksimal uang pesangon sebesar 9 bulan upah, uang penghargaan masa kerja (UPMK) hingga 10 bulan upah, serta uang penggantian hak, yang besaran akhirnya sangat bergantung pada alasan PHK dan durasi masa kerja karyawan.

Ketentuan ini tertuang secara rinci dalam Pasal 232 ayat (1), yang mewajibkan pemberi kerja untuk membayar kompensasi dengan faktor pengali sesuai alasan PHK. Skema pembayaran pesangon utama berjalan secara berjenjang berdasarkan masa kerja: dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, meningkat progresif hingga 9 bulan upah untuk mereka yang telah berkarir 8 tahun atau lebih. Selain itu, komponen UPMK turut diatur mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3-6 tahun, dengan plafon tertinggi 10 bulan upah bagi karyawan dengan loyalitas 24 tahun atau lebih.

Skema Faktor Pengali Berdasarkan Alasan PHK

Besaran nilai kompensasi final tidak bersifat statis, melainkan berfluktuasi berdasarkan faktor pengali yang ditentukan oleh motivasi di balik pemutusan kontrak. Regulasi membedakan perlakuan secara tegas: dalam kasus efisiensi, akuisisi, atau penggabungan perusahaan di mana pengusaha tidak bersedia menerima pekerja kembali, nilai pesangon yang wajib dibayarkan adalah 2 kali lipat dari ketentuan standar. Sebaliknya, jika PHK dipicu oleh kondisi objektif seperti kebangkrutan akibat kerugian 2 tahun berturut-turut, pailit, atau force majeure, pembayaran dilakukan sebesar 1 kali ketentuan. Menariknya, pekerja yang di-PHK secara sukarega karena memasuki usia pensiun berhak atas 2 kali pesangon ditambah 1 kali UPMK.

Sanksi Pidana dan Denda untuk Pelanggaran

Untuk menjamin kepatuhan, negara menegakkan sanksi pidana yang tegas terhadap pengusaha yang sengaja lalai. Berdasarkan Pasal 295 ayat (1), individu yang dengan sengaja tidak membayar hak pekerja terancam hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV. Namun, jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, konsekuensinya jauh lebih berat dengan rentang denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Ketajaman regulasi ini menjadi sinyal kuat bagi sektor industri untuk mematuhi standar baru pelindungan ketenagakerjaan demi menjaga stabilitas hubungan industrial di Indonesia.