Surya Paloh Buka Jalan Pemakzulan Gibran: Syarat Konstitusional Jadi Kunci

Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, menegaskan bahwa proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI dapat dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. Pernyataan ini dilontarkan Paloh sebagai respons terhadap meningkatnya wacana penggantian jabatan wapres yang dipicu oleh putusan hukum terkait keabsahan ijazahnya. "Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang harus dilakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh saat menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta pada Minggu (8/11) malam.

Menurut Surya Paloh, polemik yang berkepanjangan ini telah menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan mendalam bagi bangsa Indonesia. Ia menilai situasi tersebut seharusnya tidak disikapi dengan kegembiraan, melainkan kekhawatiran kolektif, mengingat kepercayaan publik yang diberikan melalui Pemilu 2024 belum sepenuhnya berjalan mulus akibat masalah legalitas dokumen pendidikan tersebut.

Landasan Hukum Putusan MA dan MK

Pemicu utama wacana pemakzulan ini adalah dua putusan mahkamah penting pada akhir Oktober 2026. Pada Jumat (30/10), Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah. Keputusan ini membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi yang lebih dulu bersidang pada 6 Oktober 2026, menyatakan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan tamat SMA. Meskipun permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena minimnya kedudukan hukum, MK menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari posisinya saat itu.

Implikasi Politik untuk Kabinet Prabowo

Pertarukanan ini berdampak signifikan pada dinamika politik kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Paloh menyayangkan bahwa baru berjalan sekitar dua tahun dari periode kepemimpinan 2024-2029, negara justru harus menghadapi krisis kredibilitas administratif di tingkat kepemimpinan nasional.

• Wacana pemakzulan kini mengemuka kuat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
• Persyaratan konstitusional menjadi satu-satunya batasan yang diakui Paloh untuk memulai proses penggantian.
• Partai NasDem menyatakan sikap prihatin terhadap dampak sosial-politik dari sengketa ijazah tersebut.

Ke depan, perhatian publik dan politik akan tertuju pada apakah mekanisme hukum nasional memiliki instrumen yang cukup untuk memfasilitasi penggantian wakil presiden di tengah perselisihan data akademik yang kini menjadi preseden baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.