Suahasil Nazara Tegaskan: Nihil Rencana Redenominasi Rupiah dalam Waktu Dekat
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah menjadi Rp1 dari Rp1.000 .
- Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Bendahara Negara itu di sela-sela acara Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026).
- Interaksi ini terjadi saat salah satu siswi bertanya mengenai isu sensitif tersebut.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah menjadi Rp1 dari Rp1.000. Klarifikasi ini disampaikan untuk membantah rumor yang beredar di tengah masyarakat mengenai konversi nilai uang, menegaskan bahwa proses perubahan struktur nilai mata uang tersebut memerlukan landasan hukum yang kuat yang saat ini belum dibicarakan dalam ranah legislatif.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Bendahara Negara itu di sela-sela acara Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026). Interaksi ini terjadi saat salah satu siswi bertanya mengenai isu sensitif tersebut. Suahasil menjelaskan bahwa meskipun wacana pemangkasan tiga nol sering muncul, realisasinya tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh eksekutif tanpa dukungan penuh dari legislatif. "Namun saat ini kita tidak memiliki rencana, karena kalau mau dilakukan itu dalam bentuk undang-undang, tidak ada undang-undang mengenai redenominasi. Tidak ada undang-undang itu sedang dibicarakan," ujar Suahasil, menekankan kekosongan regulasi sebagai alasan utama stagnasi wacana tersebut.
Latar Sejarah dan Aspirasi Masyarakat
Suahasil mengingatkan bahwa kebijakan penyederhanaan nilai mata uang bukan sesuatu yang baru; hal ini pernah terjadi pada periode 1960-an ketika Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Meskipun ada preseden historis tersebut, dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak menjalankan program pemotongan angka pada nilai nominal uang. Fenomena banyaknya nol di belakang angka rupiah memang memicu diskusi di kalangan masyarakat, namun Suahasil memposisikan wacana tersebut semata-mata sebagai aspirasi dan ruang diskusi publik. "Kalau buat saya ya (pemikiran itu) dipersilakan saja sebagai aspirasi dan diskusi," tegasnya, menunjukkan sikap terbuka pemerintah terhadap masukan masyarakat meski tidak ada agenda kebijakan untuk melaksanakannya.
Konteks Regulasi dan Rencana Strategis 2025-2029
Isu redenominasi ini sempat menjadi perhatian pada tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Pada dokumen sebelumnya, di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, memang terdapat target penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang dijadwalkan selesai pada 2027. Namun, Purbaya sendiri memastikan bahwa kebijakan pemangkasan tiga nol ini belum akan terealisasi dalam waktu dekat, termasuk pada tahun 2026. Hal ini disebabkan karena otoritas utama atas kebijakan moneter dan nilai mata uang sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penentu di mana hingga saat ini belum ada kesepakatan politik untuk memproses RUU tersebut di parlemen.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

19.000 Pohon Tabebuya Wujudkan Estetika Surabaya: Antara Pesona Visual dan Tantangan Ekologis

Asing Kompak Lepas Saham Tambang, IHSG Tertekan 0,44% ke 5.320,98

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Saham, Kerugian Investor Capai Rp6,97 Miliar
