Solidaritas Purnawirawan Polri: 10 Eks-Kapolri Tegaskan Dukung Pemerintahan Prabowo di Tengah Bayangan Kasus Penyadapan

Konvensi elit keamanan negara kembali menjadi sorotan tajam setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan eksklusif dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Pertemuan ini tidak sekadar reuni silaturahmi, melainkan sebuah sinyal kuat dari Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) yang secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengimplementasikan kebijakan strategis untuk kepentingan rakyat.

Dukungan ini disampaikan secara eksplisit oleh Jenderal Bambang Hendarso, selaku Ketua Umum PP Polri, yang menegaskan bahwa para purnawirawan akan terus mengawal penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku. Sinyal politik keamanan ini disampaikan di tengah dinamika internal institusi kepolisian yang tengah menghadapi tekanan publik terkait isu-isu sensitif, menciptakan narasi baru tentang loyalitas aparatur penegak hukum terhadap eksekutif.

Dukungan Inklusif dan Diskusi Internal Institusi

Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri yang hadir tidak hanya membahas dukungan moral, tetapi juga saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu internal yang sedang melanda institusi Polri. Kehadiran sepuluh jenderal purnawirawan senior ini menunjukkan upaya pelestarian nilai-nilai profesionalisme dan kedewasaan politik dalam tubuh kepolisian. Daftar hadir yang inklusif menunjukkan rentang sejarah kepemimpinan Polri yang dijembatani untuk memberikan masukan konstruktif. Berikut adalah daftar sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan kunci ini:

• Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi
• Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo
• Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro
• Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar
• Jenderal Pol (Purn) Sutanto
• Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso
• Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo
• Jenderal Pol (Purn) Sutarman
• Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti
• Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian

Implikasi di Tengah Kasus Penyadapan Ilegal

Pertemuan ini terjadi di momen yang sangat krusial, bertepatan dengan berkembangnya kasus penyadapan yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terhadap berbagai tokoh negara. Investigasi oleh Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal, di antaranya Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Di tengah badai hukum tersebut, penguatan soliditas purnawirawan dengan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa institusi Polri tetap berfungsi sebagai alat negara yang netral, profesional, dan akuntabel di bawah konstitusi, sekaligus menepis segala bentuk spekulasi tentang intervensi politik dalam penegakan hukum.